PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID- Musyawarah Nasional (Munas) perdana Patriot Pergerakan Lawyers Nusantara (PPLN) digelar di Kota Palembang dengan mengangkat Prof DR Burlian SH MH sebagai Ketua Formatur.
Acara yang dihadiri oleh 70 advokat dari berbagai penjuru Indonesia ini merupakan titik penting dalam pembentukan dan arah masa depan PPLN.
"Munas ke I ini adalah momen bersejarah bagi PPLN. Kami membahas AD/ART, pemilihan ketua, dan program kerja.
Kami juga mengukuhkan Prof Dr Burlian SH MH sebagai ketua formatur PPLN," ujar M Aminuddin SH, penggagas PPLN, dalam acara yang berlangsung di Hotel Beston pada Sabtu (27/7) sore.
Menyikapi konteks tahun politik, Amin Tras menegaskan bahwa tahun ini menjadi ladang potensial bagi advokat untuk terlibat dalam tim legal calon kepala daerah (Cakada).
Namun demikian, ia menekankan pentingnya selektivitas dalam memilih kandidat yang didukung.
BACA JUGA:Potensi Hotspot Tinggi, OKI Waspada Karhutla dan Kekeringan, Menghadapi Kemarau 2024 di Sumsel
BACA JUGA:Lubuklinggau Dikepung Peredaran Narkoba, Polisi Siap Bertindak Tegas
"Meskipun ada peluang untuk menjadi bagian dari tim hukum Cakada, advokat harus bijak dalam menentukan pilihan mereka. Ini berkaitan erat dengan reputasi dan integritas profesi advokat ke depannya," jelasnya.
Untuk bergabung dengan PPLN, Amin Tras menegaskan bahwa semua advokat dari berbagai organisasi dapat bergabung tanpa dipungut biaya apapun. Keanggotaan dan kartu anggota juga diberikan secara gratis.
"Kami membuka pintu lebar bagi semua advokat, tidak hanya dari PPLN tetapi juga dari organisasi advokat lainnya. Biaya pendaftaran dan kartu anggota semuanya gratis.
PPLN hadir sebagai wadah untuk melindungi dan menguatkan solidaritas di antara pengurus dan anggota," tambahnya.
Jamak Udin SH, salah satu advokat yang mendukung PPLN, menyambut baik terbentuknya organisasi ini dan berharap PPLN dapat terus berkembang sebagai rumah bagi advokat.
BACA JUGA:Daihatsu Xenia ADS Memukau Pengunjung GIIAS 2024 dengan Tampilan Sporty Baru
BACA JUGA: Ramai Ramai Soroti Potensi Calon Tunggal vs Kotak Kosong dalam Pilkada 2024