PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengakui bencana banjir masih menjadi masalah utama dalam evaluasi rekonstruksi pembangunan infrastruktur di Metropolis, Senin (15/7).
PJ Wali Kota Palembang, Dr Ucok Abdulrauf Damenta, mengaku ia keliling dan melakukan konsolidasi terkait rencana aksi menuntaskan masalah banjir ini.
Menurutnya, langkah menuntaskan masalah banjir di Kota Palembang salah satunya membongkar bangunan liar di atas Daerah Aliran Sungai (DAS). "Upaya penanganan banjir tak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat itu sendiri," ujarnya. Dikatakan yang terjadi saat ini bangunan di atas DAS menyebabkan aliran air atau anak sungai menyempit bahkan hilang.
Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan membongkar bangunan di atas DAS seperti ratusan bangunan sebelumnya yang telah dibongkar beberapa waktu belakangan. "Kita telah konsolidasi rencana aksi termasuk membongkar bangunan. Aliran air akan kita kembalikan ke bentuk aslinya atau sesuai fungsinya," jelasnya.
Diakuinya, beberapa titik rawan banjir di ibukota Sumsel ini sering terjadi di seputaran Simpang 5 DPRD Provinsi, Jalan POM X, Jalan Veteran, Simpang Polda, wilayah Lemabang, Sekojo, Sekip, Plaju, Seberang Ulu, dan masih banyak lagi.
BACA JUGA:Miris, Jalinteng Sekayu-Lubuklinggau Rusak Parah, Mirip Erupsi Merapi Saat Kering, Banjir Saat Hujan
BACA JUGA:Punya Sistem Akar yang Dalam dan Menyebar, 9 Tanaman Ini Ampuh Cegah Banjir dan Longsor
Kendati begitu pihaknya mengklaim sudah optimal melakukan pencegahan banjir dengan membangun pompa air atau pompanisasi melalui rekontruksi saluran air di Kawasan Sekip Bendung. Pemkot bahkan menyiapkan 500 pekerja untuk melakukan pengerukan saluran air atau saluran drainase agar ketika banjir, debit air yang tinggi segera surut. Seperti pengerukan sendimen di drainase, got, selokan, dan aliran anak sungai sebagai upaya pencegahan genangan air.
"Masyarakat harus bekerjasama dengan pemerintah dalam penuntasan banjir dengan tidak membangun di atas DAS, bahkan tidak membuang sampah sembarang termasuk ke sungai," ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ahmad Bastari Yusak mengatakan penyebab banjir sebagian besar terjadi lantaran kelalaian yang disebabkan seperti penimbunan atau pembangunan tanpa membuat tempat penampungan air yang memadai, sehingga berkurangnya daerah resapan.
Berkurangnya ruang air seperti saluran diperkecil bahkan ditutup, sampah dibuang sembarangan, ruang air yang dibongkar. "Bangunan, rumah, atau tempat usaha tidak menyediakan ruang untuk air atau saluran air yang cukup dan sebagainya," pungkasnya.