JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, baru saja menjelaskan bagaimana Pemerintah Indonesia sedang menggebrak dalam transformasi digital.
"Kita sedang memangkas proses bisnis. Sekarang ada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi."
"Kita integrasikan layanan dalam satu portal, berhenti menambah aplikasi sesuai arahan Presiden," paparnya.
Menurutnya, banyak negara maju telah mengadopsi keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital sebagai norma, menguntungkan warganya dalam akses layanan pemerintah.
BACA JUGA:Cara Investasi di Aplikasi Livin' by Mandiri, Bisa dari Rumah, Transaksi Aman
BACA JUGA:Pasangan Kamu Selingkuh? Sebaiknya Gunakan 3 Aplikasi Android ini untuk Sadap Smartphone Miliknya
Untuk menjawab kebutuhan ini, INA Digital hadir sebagai GovTech Indonesia, menggabungkan ribuan aplikasi pemerintah yang sebelumnya terpisah.
"INA Digital akan menggabungkan beberapa layanan prioritas dalam satu portal, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara."
"Proyek ini sedang berjalan dan diharapkan selesai pada September-Oktober 2024," tambah Anas.
Parit, dalam pandangannya, membandingkan tantangan integrasi aplikasi pemerintah antara Thailand dan Indonesia.
"Memiliki one stop service dalam satu platform akan lebih memudahkan akses publik dan meningkatkan efisiensi serta transparansi sistem layanan," jelasnya.
Thailand sendiri tengah berupaya mengintegrasikan puluhan aplikasi pemerintahnya, menghadapi tantangan serupa dengan Indonesia. Namun, sistem yang sulit diintegrasikan dan ego sektoral lembaga menjadi hambatan utama.
Lebih jauh, Parit memperingatkan pentingnya literasi digital di negara berkembang untuk menyokong transformasi digital ini.