JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Keuangan mencatat prestasi membanggakan hingga akhir April 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keseimbangan primer mencapai posisi surplus.
Realisasi belanja negara mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp849,2 triliun, yang setara dengan 25,5% dari pagu APBN.
Pertumbuhan ini mencapai angka 10,9% (year-on-year/yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp591,7 triliun, yang mencakup 24,0% dari total pagu APBN.
Sementara Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp304,2 triliun, atau 27,9% dari pagu APBN.
BACA JUGA:Inilah 10 Bank Teraman di Indonesia, Miliki Sistem Terbaik untuk Jamin Dana Tabungan Anda
BACA JUGA:Segera Cek Dana Tabunganmu! Ada 4 Bank yang Operasionalnya Dicabut OJK, Catat Daftarnya
Di antara faktor yang memengaruhi angka ini adalah pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan untuk pelaksanaan Pemilu.
Belanja Non Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp287,6 triliun, yang mencakup 20,9% dari pagu APBN.
Faktor yang memengaruhi realisasi ini termasuk subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Anggaran Prioritas untuk tahun 2024 tetap dijaga dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan.
BACA JUGA:Survei 95 Bank, OJK Sebut Kinerja Perbankan Membaik di Triwulan II-2024
Realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp89,8 triliun, sementara untuk pendidikan mencapai Rp173,4 triliun, kesehatan Rp46,8 triliun, dan ketahanan pangan Rp14,8 triliun.
Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp257,5 triliun, atau 30,4% dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 5,9% (yoy).
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Istimewa, dan Insentif Fiskal masing-masing terealisasi sebesar Rp147,5 triliun, Rp41,3 triliun, Rp40,6 triliun, Rp25,8 triliun, Rp1,6 triliun, Rp0,2 triliun, dan Rp0,5 triliun. Namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum disalurkan karena menunggu pemenuhan syarat salur.