PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Litbang Kota Palembang mulai memfinalisasi penyusunan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Untuk itu, digelar Musrenbang RPJPD di Ruang Parameswara, Kamis (4/4).
Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi menyampaikan musrenbang menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan RPJPD Kota Palembang yang telah disusun. Melalui musrenbang, Pemkot mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan RPJPD.
"RPJPD 2025-2045 yang kita susun untuk menyongsong arah pembangunan ke depan yang lebih baik, dengan visi misi termasuk sasarannya harus linier. Artinya ada korelasi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Palembang," sampainya di sela acara.
Dalam musrenbang RPJPD, pihaknya melakukan pembahasan segala sektor berikut menyampaikan data-data konkret yang bisa menjadi bahan bagi Bappeda untuk perencanaan program RPJPD 20 tahunan. "Termasuk membahas isu mengenai tantangan yang ada seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Memang ini harus ada penguatan lagi," tukasnya.
Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir Harrey Hadi MSi menjelaskan musrenbang RPJPD sudah tahapan finalisasi. "Setelah musrenbang ini kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dari masukan seluruh stakeholder sehingga ini menjadi rancangan akhir yang siap diajukan ke DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) paling lambat minggu ke-4 Agustus tahun ini," jelasnya.
BACA JUGA:Pemudik Mulai Pulang Kampung, Tiket Ekonomi Habis Terjual?
BACA JUGA:8,54 M Ton Batu Bara Belum Dieksplorasi, Jadi Penopang Ekonomi Sumsel
Dikatakan, sesuai peraturan kepala daerah/bakal calon kepala daerah dalam menentukan visi-misi harus mengacu RPJPD sehingga dapat selaras dan berkelanjutan. “Jadi walaupun nanti ada pergantian kepala daerah setiap 5 tahun, arah pembangunan tetap sejalan," tukasnya.
Berdasarkan data refleksi pembangunan melalui capaian makro Kota Palembang selama 20 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,06 persen (2005) menjadi 5,25 persen (2022). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 17,6 persen (2005) menjadi 8,2 persen (2022). Tingkat kemiskinan pun menurun walaupun lambat dari 16,6 persen (2005) menjadi 10,48 persen (2022).
Rasio Gini mengalami penurunan signifikan 0,39 (2005) menjadi 0,35 (2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 73,58 persen (2005) jadi 79,47 persen (2022), dan PDRB per kapita juga meningkat dari 9.775,89 (2005) jadi 66.047, 59 (2022).
"Secara keseluruhan capaian makro Kota Palembang melalui indikator yang ada menunjukkan adanya perbaikan pendapatan masyarakat semakin merata. Pembangunan pada 3 bidang kemanusiaan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran yang semakin baik dan produktivitas ekonomi masyarakat secara kuantitas meningkat dengan lebih banyak tenaga kerja terserap," paparnya.
Dengan capaian makro yang ada, ada catatan yang perlu diselesaikan yaitu pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang lambat. Untuk penyelesaian permasalahan yang ada di Kota Palembang ini menjadi acuan pembangunan Kota Palembang dalam jangka panjang dan bagi kepala daerah yang baru. Makanya penyusunan RPJPD sangat penting.
BACA JUGA:Program Hilirisasi Sukses Dongkrak Ekonomi Nasional
BACA JUGA:Aneka Kue Bolu Ekonomis Nikmat Lezat, Pasti Cocok Jadi Hidangan Saat Lebaran Idul Fitri
"RPJPD Kota Palembang disusun juga mengacu isu strategis global (sustainbility dan ekonomi global), isu strategis nasional (penyelarasan RPJPN 2025-2045) hingga percepatan penuntasan masalah stunting dan isu strategis Kota Palembang sebagai pusat kegiatan level provinsi hingga bonus aging dan populasi," bebernya.