SUMATERAEKSPRES.ID - Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., menempati kursi penting sebagai Kepala Kepolisian Daerah Riau sejak 17 Desember 2021, mencatat sejarah perjalanan panjangnya dalam dinamika kepolisian Indonesia.
Berdasarkan wikipedia, pria asal Sumsel ini adalah lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1991, dengan spesialisasi dari Korps Lalu Lintas.
Latar belakangnya yang kuat dalam bidang ini telah mengukuhkan langkah-langkahnya di berbagai posisi strategis.
Sebelumnya, Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., telah mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Namun, perjalanan kariernya tidaklah terbatas pada ranah operasional semata. Dia pernah menjabat sebagai bagian dari Divisi Humas Polri pada periode 9 November 2018 hingga 1 Mei 2020.
Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Divisi Humas Polri, Iqbal turut serta dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat.
Salah satu kasus yang mencuat adalah perannya dalam pendukungannya terhadap tim Polda Jawa Timur di bawah pimpinan Luki Hermawan (mantan Kapolda Jawa Timur) saat menghadapi kasus investasi bodong yang melibatkan bisnis slot iklan online bernama 'MeMiles'.
Dalam konteks ini, Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., secara aktif mendukung langkah-langkah penegakan hukum dengan cara menyebarkan informasi mengenai kasus tersebut melalui pamflet berjudul "MeMiles Investasi Bodong".
BACA JUGA:15 Rektor Terkaya di Indonesia, Intip Yuk dari Kampus Mana yang Paling Tajir!
Namun, proses hukum kemudian menunjukkan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Polda Jawa Timur tidak terbukti.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2020, bersama dengan penolakan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 April 2021, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah.
Dalam perjalanan kasus tersebut, terungkap bahwa tindakan hukum yang ditempuh oleh Polda Jawa Timur tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, terutama dalam konteks biaya pengadilan yang dibebankan pada masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia.
Tetapi juga merugikan masyarakat Indonesia secara luas. MeMiles, sebagai platform investasi yang diakui sebagai karya anak negeri, memberikan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Namun, tindakan menyebarkan pamflet berjudul "MeMiles Investasi Bodong" oleh Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., dan timnya dalam konteks ini menimbulkan kontroversi.
Sebagai penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dinilai dapat menyesatkan masyarakat, tindakan tersebut dapat berpotensi dijerat dengan tuntutan pidana.
Dengan segala kompleksitas dan dinamika yang menyertainya, perjalanan karier Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan:
SMP Negeri 1 Palembang (1982—1985)
SMA Negeri 1 Palembang (1985—1988)
Akademi Kepolisian (1988—1991)
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (2000)
Sekolah Staf Pimpinan Kepolisian (Sespimpol) (2005)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) (2016)
Pendidikan Spesialisasi Lalu Lintas di Belanda (1996)
Riwayat Jabatan:
Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng (1992)
Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin Polda Kalselteng (1993)
Kasat Lantas Polres Kota Baru Polda Kalselteng (1994)
Guru Muda I Pusdik Lantas Polri Serpong Tangerang (1996)
Kasat Lantas Poltabes Pekanbaru Polda Riau (2000)
Wakapolresta Dumai Polda Riau (2003)
Koorspri Kapolda Riau (2004)
Koorspri Kapolda Jatim (2005)
Kasat Lantas Polwiltabes Surabaya Polda Jatim (2007)
Kapolres Gresik Polda Jatim (2008)
Kapolres Sidoarjo Polda Jatim (2009)
Wakapolwiltabes Surabaya Polda Jatim (2010)
Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya (2011)
Kapolres Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya (2012)
Kabid Humas Polda Metro Jaya (2015)
Analis Kebijakan Madya Bidang Dalops Sops Polri (Dlm rangka Dik Lemhanas) (2016)
Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim (2016)
Karopenmas Divhumas Polri (2017)
Wakapolda Jawa Timur (2018)
Kadiv Humas Polri (2018)
Kapolda Nusa Tenggara Barat (2020)
Kapolda Riau (2021)