Begitu juga dengan tingginya pajak hiburan hendaknya ditinjau ulang. “Pajak hiburan tinggi juga minta ditinjau ulang. . Saya tanyakan kepada para pengusaha hiburan, masak perda perwali belum turun tetapi sudah ada surat edaran. Sedangkan untuk rumah makan, saya sepakat dikenakan pajak 10 persen. Apalagi rumah makan besar. Saya katakan kota palembang PAD dari pajak dan harus taat pajak. Tapi harus ada klarifikasi. Jangan sampai tukang bakso emperan berjualan Rp 10 ribu harus menjual menjadi Rp 11 ribu karena pajak,” katanya.
Menjawab pertanyaan DPRD, sekda Pemerintah Kota Palembang Ir Gunawan melalui kabid Dispend Prabu Jaya, menjelaskan mengenai penghitungan pajak yang dikenakan. “Mengenai pajak hiburan. Beberapa hari lalu dispenda kota Palembang dapat rujukan dari paguyuban kuliner kota Palembang. Dalam Perda no.4 tahun 2023, Pemkot mengenakan pajak 10 persen. Dulu berdasarkan Perda No.3 tahun 2021, dikenakan pajak hanya 5 persen. Kalau penghasilan diatas Rp 12 juta baru dikenakan 10 persen,” ujarnya. (adv)