Polda Sumsel juga tidak bisa mengunakan dana kontijensi, karena illegal refinery bukan merupakan bencana alam. Dana kontijensi itu untuk konflik sosial maupun bencana alam. “Hanya ada (anggaran) Duk Ops Kapolda," keluhnya.
Sementara pihaknya sudah melakukan penindakan dan penegakan hukum dari hulur dan hilir. Sedangkan hasil illegal drilling, semakin ke hilir semakin besar keuntungan. “Kami telah juga melakukan peningkatan penegakan hukum di hilir, yakni pengangkutan penyimpanan atau gudang pengoplosan, dan penyulingan ilegal,” tegasnya.
Karena itu Kapolda berharap apabila terjadi ledakan di lokasi illegal refinery atau illegal drilling, jangan seolah semua kesalahan ditumpahkan ke pihak kepolisian. “Coba tanyakan kepada Pemkab Muba, SKK Migas, Pertamina, Dinas ESDM, PT Petro Muba. Apa yang sudah mereka lakukan?” cetusnya.
Seperti PT Petro Muba, yang disebutnya selama ini mendapatkan keuntungan dari minyak rakyat meski itu juga ilegal. “Ketika Polri gencar melakukan penertiban illegal refinery, data masuk minyak ke SKK Migas mengalami peningkatan. Tapi kami sibuk menangani yang lain, minyak yang masuk mengalami penurunan," bebernya. (kms/air/)