PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda) dengan capaian kinerja membanggakan.
Data capaian LPPD Kota Palembang pada tahun 2023 terhadap penilaian LPPD tahun 2022 yaitu 3,4541 dengan status tinggi menduduki peringkat 7 nasional dari 93 kota se-Indonesia dan peringkat 1 se-Sumatera Selatan.
Hal ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya (2022) sebesar 3,11 dengan status sedang, yakni peringkat 16 nasional dari 93 Kota se-Indonesia dan peringkat pertama se-Sumsel.
Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi, mengatakan, hasil LPPD menjadi acuan keberhasilan kinerja Pemkot Palembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi kewenanganya.
BACA JUGA:Halaman dan Ruang Kelas SMP Negeri 25 Palembang Terendam, Disdik Sarankan Pembelajaran Daring
"Didukung pula capaian kinerja makro Kota Palembang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dengan skor 78,72 meningkat di 2022 menjadi 79,72," sampainya didampingi Kabag Tata Pemerintahan (Tapem), Allan Budiman, Kamis (25/1).
Dia melanjutkan, indikator makro lainnya yaitu angka kemiskinan menurun jauh dari 11,34 persen di tahun 2021 menjadi 10,48 persen pada tahun 2022. Angka pengangguran 10,11 persen di tahun 2021 menurun jadi 8,2 persen tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi 3,17 persen pada 2021 meningkat menjadi 5,25 persen di tahun 2022.
Selanjutnya pendapatkan perkapita (dalam juta) di angka 96,460 di tahun 2021, meningkat drastis jadi 104,918. Terakhir ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dari 0,353 pada tahun 2021 menurun menjadi 0,347 di tahun 2024.
"Berbagi indikator penilaian telah dikerjakan sebaik mungkin oleh Pemkot Palembang. Syukur alhamdulillah, ini berkat kerja bersama dan tentu ini semua saya dedikasikan untuk masyarakat Kota Palembang," tukasnya.
Dengan raihan skor kinerja Pemkot Palembang peringkat 7 se-Indonesia, Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan menerima penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Mendagri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (tin/fad)