PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih bakal melakukan evaluasi terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bukan tak beralasan. Evaluasi terpaksa dilakukan lantaran KPU banyak menerima laporan dan informasi terkait adanya oknum PPK dan PPS ‘nakal’. "Karena kita sudah banyak menerima laporan," ujar Ketua KPU Kota Prabumulih, Marjuansyah SIP.
Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Evaluasi sebelum Pemilu dan pasca pemilu juga bakal ada evaluasi lagi," bebernya. Hasil evaluasi tersebut akan jadi pertimbangan apakah kontrak PPS dan PPK masih akan berlanjut atau tidak.
"Di Prabumulih, belum sampai tahap penggantian. Baru sekedar kita beri catatan – catatan. Mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja," imbuhnya. Soal ‘kenakalan’ oknum PPS dan PPK tersebut, Marjuansyah mengatakan, salah satunya petugas yang ada ‘main’ dengan partai politik (parpol).
BACA JUGA:Tingkatkan Pengamanan Gudang Logistik KPU, Polres Muara Enim Standby 24 Jam
BACA JUGA:Inilah Keinginan KPU terhadap Media dalam Pemilu 2024
Kenakalan lain dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungut suara (KPPS), ada PPK atau PPS yang bilang kuota sudah penuh. Bahkan ada pula yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan kolektif.
Diketahui, tercatat ada 670 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Prabumulih. Dalam menghadapi Pemilu 2024, ada 6 PPK dengan jumlah lima orang per PPK. Kemudian ada 37 PPS dengan jumlah anggota tiga orang per PPS. (chy)