Nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah saat ini sudah di angka Rp15.700-an. “Dalam usulan BPIH kita gunakan asumsi Rp16.000 karena kurs memang sifatnya sangat fluktuatif," ujar Hilman. Nantinya, bersama panitia kerja (panja) DPR RI akan dibahas soal kurs yang paling tepat asumsinya berapa, dengan melibatkan ahli keuangan.
Selisih kurs ini, kata Hilman, berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan tahun 2023. Kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karena adanya selisih kurs.
"Misalnya, transportasi bus selawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus selawat tahun ini sama dengan 2023, sebesar SAR146. Tapi asumsi nilai kursnya berbeda. Sehingga ada kenaikan dalam usulan," jelas Hilman.
Kedua, layanan yang harganya memang naik dibanding tahun lalu. Kenaikan usulan terjadi karena kenaikan harga dan selisih kurs, seperti akomodasi di Medinah dan Mekah. "Pada 2023, sewa hotel di Medinah rata-rata SAR1.373. Tahun ini kita usulkan SAR1.454. Demikian juga di Mekah, ada kenaikan usulan dari tahun sebelumnya," bebernya.
Ketiga, layanan konsumsi yang harganya naik dan volumenya bertambah. Kenaikan usulan terjadi karena selisih harga, selisih volume, dan juga selisih kurs. Contohnya konsumsi di Mekah, tahun lalu disepakati dengan Komisi VIII DPR hanya 44 kali makan, meski pada akhirnya bisa disesuaikan menjadi 66 kali makan.
"Tahun ini kami usulkan layanan konsumsi di Mekah menjadi 84 kali makan, dengan rincian 3 kali makan selama 28 hari. Sehingga ada selisih volume. Harga konsumsi per satu kali makan pada tahun lalu dibanding tahun ini juga naik. Kenaikan bertambah seiring adanya perbedaan kurs," tambah Hilman.
Hilman menegaskan, usulan BPIH 2024 masih akan dibahas bersama panja DPR RI. Akan ada pengecekan harga layanan, baik di dalam negeri maupun di Saudi. Kemudian biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi,dan pelayanan transportasi. Juga pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dan keimigrasian.
Lalu, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi. Kemudian, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH.
Hilman memperkirakan proses pembahasan di Panja BPIH ini akan berjalan sekitar satu atau dua bulan ke depan. Informasinya, untuk 2024, proporsi antara Bipih dan subsidi BPKH adalah 70:30. Maksudnya, jemaah menanggung 70 persen dari BPIH dan subsidi BPKH sebesar 30 persen dari BPIH.
Jika benar itu diterapkan maka dari biaya Rp105 juta, jemaah harus bayar Rp73,5 juta. Sedangkan pemerintah hanya mengeluarkan subsidi Rp21,5 juta. Perbandingannya, haji 2023 jemaah menanggung 55,3 persen dan subsidi BPKH 44,7 persen.(mh/uni/*/)