SUMATERAEKSPRES.ID - GAYA bicaranya tegas. Lugas dan apa adanya. Ya seperti ketika tampil saat debat di televisi itu lho. Penampilannya juga sederhana. Setidaknya, itu sedikit gambaran yang mewakili sosok anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumsel II, Irma Suryani SE MM.
Tak butuh waktu lama, untuk akrab dengan Irma begitu sapaan karibnya. “Kalo komentar saat debat itu, aku dak punyo kepentingan. Jadi, kalo vokal biaso bae,” ujarnya saat dibincangi Sumatera Ekspres, akhir pekan lalu.
Wawasan wanita yang duduk di Komisi IX DPR RI itu, luas. Apalagi, kalau bicara soal ekonomi, politik, pertanian, dan kesehatan. “Saya rajin searching goggle. Lihat tiktok. Untuk update informasi,” tuturnya.
Ketika diundang ke televisi buat sebuah acara, Irma tak punya persiapan khusus. Itu tadi, lantaran memang setiap hari dia update informasi. “Paling di mobil kalau mengulas soal pertanian saya baca aturan-aturannya saja,” jelas Irma yang sempat mengenyam pendidikan di SMAN 3 Palembang ini.
Banyak yang bisa digali dari sosok Irma. Apalagi, setiap kali tampil memberikan statemen, dia selalu vokal. Tak ada rasa takut. “Ini juga soal stunting. Penyaluran bantuannya tidak tepat. Seluruh Pemda se-Indonesia ini kurang aware,” kritiknya dengan nada serius.
Irma mencatat anggaran stunting ini tidak sedikit. Pemerintah pusat menggelontorkan Rp3,4-3,7 Triliun. Semua untuk keperluan penurunan angka stunting.
Yang dikelola oleh BKKBN hanya sekian persen. Masuk ke beberapa kementerian. Seperti Kemenkes, Kemendes, Kemendagri, Bapenas, dan lainnya.
Paling penting, lanjut Irma, dari anggaran itu, ada dana makanan pendamping. Menurut kementerian kesehatan berupa telur, ikan, susu, dan kacang hijau.
Hanya saja, tambah dia, hingga hari ini dirinya tidak melihat empat item yang disalurkan melalui posyandu itu, secara rutin dilakukan. “Tidak kontinyu. Itu yang saya protes.”
Lalu kedua, pemda tidak aware. “Sampai akhirnya saya bikin tik tok. Terutama mengkritis Provinsi Sumsel. Kalau daerah ini masih banyak anak yang stunting.”
Irma, politisi Nasdem itu, juga menyoroti soal data stunting. Katanya kurang tepat. Sebab, diambil dari data survey. Harusnya berdasarkan informasi dari Posyandu.
“Survey stunting kayak pemilu saja. Jadi kami Komisi IX sepakat data stunting diambi dari Posyandu. Kurang tepat survey itu. Jadi, pola pikir Kemenkes harus diluruskan,” tegasnya lagi.
Irma juga menyorot soal Mandatory Spending. Terkait dengan belanja yang wajib untuk membiayai program-program kesehatan. Seperti pencapaian target stunting, menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, eliminasi TBC dan kusta. Juga penyiapan sarana dan prasarana.
Ia mencontohkan Mandatory Spending Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 10 persen. “Kami Nasdem minta lebih dari 10 persen. Setelah melihat anggaran daerah yang tidak terarah kami Nasdem, saya akhirnya sepakat pemda tidak perlu dipatok kisarannya. Harus berdasarkan program kerja. Jadi mandatory spending tidak usah dipatok,” ujarnya.
Untuk anggaran 2023 harus disetor 2022. Untuk 2024 disetor 2023. “Jadi dananya tidak mubazir, tepat sasaran. Sekarang banyak dana APBD mampir ke bank. Nanti saat bulan akhir, Agustus, September, November dikebut. Maaf saja nih, saya pikir jadinya negatif. Ada bunganya. Jadi masyarakat tidak terbantu,” beber Irma.