PALEMBANG – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritzi (STIA & P-ADS) resmi mewisuda 192 mahasiswanya di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, kemarin (14/10).
Ketua STIA & P-ADS, HA Rizal Fahlevi SE MSi menjelaskan pihaknya menggelar wisuda sarjana ke-15 dari dua jurusan yang ada di STIA & P-ADS.
"Ya, Alhamdulillah kali ini kita menyelenggarakan wisuda ke-15. Ada 192 mahasiswa yang diwisuda, terdiri dari S1 Administrasi Negara 110 orang dan S1 Ilmu Pemerintahan 82 orang," jelasnya, kemarin.
Ia berharap mahasiswa yang baru saja diwisuda bisa bersaing dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam dunia kerja.
"Tentu kami berharap ilmu yang didapat selama mengemban ilmu di STIA & P-ADS dapat diimplementasikan, berguna, serta bermanfaat bagi masyarakat dan negara," harapnya.
Diakuinya, lulusan STIA & P-ADS sejauh ini banyak diterima dan bekerja sebagai ASN. Ke depan untuk tetap menjaga kualitas pendidikan, STIA & P-ADS banyak menyekolahkan dosen hingga program S3 atau doktor.
"Kami ingin menciptakan SDM yang unggul, dan target kami ke depan dapat membuka program Magister atau S2," pungkasnya.
Kepala LLDikti Wilayah II, Prof Dr Iskhaq Iskandar MSc mengatakan pihaknya berharap para lulusan STIA & P-ADS dapat terus memberikan kontribusi. "Harapan kita semua alumni bisa memberikan kontribusi kepada negara," bebernya.
Acara wisuda sendiri diisi dengan orasi ilmiah oleh Prof DR Evi Satispi MSi yang menjelaskan terkait transformasi digitalisasi dalam kebijakan publik.
Menurutnya, kebijakan publik tidak ada habisnya dan harus selalu mengikuti perkembangan zaman karena sifatnya sangat dinamis. "Para sarjana mempunyai tugas mulia bagi negara.
Ke depan saya yakin para wisudawan mampu merumuskan kebijakan publik yang baik," ujarnya. Sebab itu perlu transformasi digitalisasi ilmu yang sudah didapatkan selama kuliah agar dapat disandingkan dengan kebijakan publik.
"Transformasi digitalisasi ini juga harus kita manfaatkan dalam pembuatan regulasi tersebut," bebernya. Dia menganalogikan seorang pembuat kebijakan itu sama halnya seperti seorang koki, yang harus bisa menyajikan makanan yang enak.
"Seorang pembuat kebijakan juga harus seperti itu, harus bisa membuat regulasi yang bisa dinikmati semua masyarakat, menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati, bahkan berdampak dan tidak tumpang tindih," ujarnya. (nsw/fad/)