PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Senin, 18 September 2023 mendatang, akan menjadi hari pelantikan tujuh Penjabat (Pj) Bupati-Walikota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengumuman ini telah Gubernur Sumsel, H Herman Deru sampaikan pada akhir pekan sebelumnya. Namun, terungkap bahwa di antara ketujuh nama Pj. Bupati-Walikota tersebut, beberapa di antaranya diduga terlibat dalam kegiatan cawe-cawe politik praktis. Salah satunya adalah mereka yang terlibat dalam kampanye untuk mendukung salah seorang Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari sebuah partai tertentu. Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, memberikan informasi ini kepada sumateraekspres.id pada Sabtu (16/9/2023). "Kami menerima laporan yang mengindikasikan bahwa beberapa nama Pj. Bupati-Walikota ini diduga memanfaatkan jabatannya untuk memengaruhi bawahannya. Seperti Kepala Dinas, Camat, bahkan Kepala Desa, agar mendukung Bacaleg dari partai tertentu," ungkap Harda. BACA JUGA : Purna Tugas, Joncik Muhammad Bakal Tur Keliling Sumsel Harda sangat menyayangkan perilaku ini. Karena menurutnya seorang Pj. Bupati-Walikota adalah seorang birokrat yang seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis sama sekali. "Seorang Penjabat Kepala Daerah memiliki peran yang berbeda dengan pejabat politik. Mereka adalah birokrat yang seharusnya tidak terlibat dalam cawe-cawe politik. Apalagi sampai mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon legislatif," jelasnya. Harda juga menjelaskan mengenai bahaya dari keterlibatan Pj. Kepala Daerah dalam politik, yang dapat merusak demokrasi di Indonesia. BACA JUGA : 'Pegawai Titipan' Buat Jumlah Honorer Meningkat, Menpan RB Beri Peringatan Begini "Meskipun peran mereka berbeda. Pj. Kepala Daerah memiliki kewenangan yang hampir sama dengan pejabat yang terpilih secara politik. Mereka memiliki pengaruh besar, terutama dalam lingkup bawahannya. Jika kewenangan ini mereka salahgunakan untuk kepentingan politik, maka proses demokrasi yang akan berlangsung tahun depan akan terganggu dan tidak sehat," tegasnya.
Kategori :