*Rapat paripurna ke-74 DPRD Provinsi Sumsel Dengan Agenda Penyampaian Hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap II Tahun 2023
Rapat paripurna ke-74 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian hasil laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses tahap II Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, berjalan dengan baik, Rabu (13/9). Ada 10 perwakilan daerah pemilihan (Dapil) yang membacakan hasil laporan pada reses yang dilaksanakan tanggal 2 – 9 September 2023. Paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Provinsi Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas. SE. MM., dihadiri sekretaris daerah (Sekda) provinsi Sumsel H SA Supriyono. HM Giri Ramandan N Kiemas, SE, MM dalam memimpin rapat paripurna ke-74 siang kemarin, mengatakan penyampaian hasil reses DPRD Sumsel adalah merupakan hal yang wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya hasil ini dirangkum serta akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Dalam penyampaian Dapil Sumsel 1 kota Palembang meliputi kecamatan Plaju, SU 1, SU 2, kertapati, Jakabaring, Bukit Kecil, IB 1, IB 2 dan Gandus dibacakan oleh Ir. H. Yudha Rinaldi, yakni terkait amdal yang dihasilkan Perusahaan seputar masyarakat kota Palembang. Sulitnya menggunakan JKN, kebutuhan ibu-ibu akan baju hadroh, Masyarakat yang berhak mendapatkan PKH, dilengkapi sarana pembelajaran tatap muka di salahs atu kecamatan serta meminta adanya renovasi masjid yang tidak layak dan sarana prasarana olahraga. Anggota dapil Sumsel 1 sendiri, berharap pemerintah provinsi Sumsel dapat menindak lanjuti Perusahaan yang melanggar amdal. Diberikannya bantuan kematian, menindak lanjuti KIS, PKH serta pemberian sarana dan prasarana olahraga serta rumah ibadah. “Agar aspirasi ini dapat menjadi masukan dan acuan dari Pemprov,” ungkapnya. Untuk dapil Sumsel 2, meliputi kecamatan Alang Lebar, Sukarami, Kalidoni, Sematang Borang, Sako, IT 1, IT 2 dan IT 3 dibacakan, Antoni Yuzar. SH. MH., antara lain memohon kesulitan pemasangan lampu jalan. Dapil Sumsel 2 juga berharap meminta tambahan 2 unit mobil kren untuk kota Palembang, untuk pemeliharaan lampu jalan. Juga adanya permasalahan air minum dari PT Tirta Sriwijaya Maju (TSM). Dimana air sangat tidak layak untuk mandi dan konsumsi. “Keluhan ini berlangsung lama. Diminta agar PT TSM mencuci pipa, agar air tidak kotor. Tapi belum dilakukan. Permasalahan ini terus berkelanjutan. “Kita minta Gubernur evaluasi management PT TSM,” tegas Antoni. Hal lainnya juga berharap agar usulan camat, tokoh Masyarakat, tokoh agama meminta dilayani dari dana APBD . baik dari bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan untuk ditindak lanjuti. Dapil Sumsel 3, dengan wilayah OKI dan Ogan Ilir, dibacakan Ahmad Firdaus Ishak, SE, M.Si mengatakan DPRD dapat bersinergi dengan DPR RI dibidang pertanian sehingga pertanian akan dapat lebih maju. Untuk dapil Sumsel 4, membawahi wilayah Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Lindawati Syahrofi, SH, MM., dimana dalam hasil penyampaian hasil reses mulai tanggal 2-9 Septeber 2023 bertujuan untuk menyerap aspirasi diberbagai bidang. Aspirasi yang diserap berdasarkan pertemuan langsung, berdialog dengan Masyarakat setempat. Dan kiranya, sambung Lindawati, dapat direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Sumsel. Dapil Sumsel 5, yang meliputi wilayah OKU dan OKUS, dibacakan Yenny Elita, S.Pd. MM., meminta agar gubernur menindak lanjuti permintaan masyarakat antara lain pembangungn bronjong, saluran irigasi di Lawang Agung, Pembangunan talud, Pembangunan siring di Sukananti, Pembangunan jalan desa, jalan cor beton, lapangan bolakaki. Sedangkan dalam rangka mendukung GSMP meminta dapat diperjuangkan harga hasil bumi dan menurunkan harga kebutuhan sembako. Termasuk, adanya aliran listrik dibeberapa Minta desa, juga sinyal phonesell.“Kiranya ini dapat dijadikan program kebijakan dan dapat dipertimbangan menjadi program prioritas Pemprov Sumsel,” kata dia.Dapil Sumsel 6, meliputi akbupaten Muaraenim, kabupaten Pali serta kota Prabumulih dibacakan Dr. Ir. H. Syamsul Bahri. MM., juga menyampaikan reses diadakan dengan pertemuan langsung dan dialog. Masyarakat juga meminta adanya peningkatkan sarana Pendidikan, sarana olahraga, sarana dan prasarana.
“Saran meminta pembangunan insfrastruktur jalan, pendidikan, pertanian serta hal penting jadi perhatian kita semua. Kepada Pemprov Sumsel diminta jadi perhatian dan skala prioritas untuk pembangunan di Sumsel,” ungkap Syamsul.Dapil Sumsel 7, meliputi wilayah kabupaten Lahat, kota Pagaralam dan kabupaten Empat Lawang, dibacakan M Oktafiansyah. ST. MM, menyimpulkan permasalahan Perusahaan tambang batubara yang banyak mencemari lingkungan. Ini menyebabkan banyak warga kecamatan Merapi Lahat, terkena ISPA. “Mohon dicarikan solusi yang terbaik,” harapnya. Termasuk adanya usulan dari camat, lurah, kades, kadus tomas, perlu ditindak anjuti. Seperti Pembangunan jembatan, listrik dan blankspot. Untuk wilayah dapil Sumsel 8, meliputi kota Lubuklinggau, kabupaten Mura dan kabupaten Muratara dibacakan H Suhada, menyimpulkan adanya usulan Kesehatan, infrastruktur jalan, fasilitas jalan, gorong gorong drainase. Sarana olahraga, taman bermain dan rumah ibadah banyak diajukan masyarajat. “Dapil 8 meminta ditingkatkan bidang Pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur umum.
Kita pilih dimana diajukan untuk kabupaten kota kita sampaikan dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan yang provinsi kita sampaikan ke provinsi,” ujarnya.Begitu juga saran untuk dunia Pendidikan dan penempatan kepala sekolah sebagaimana mestinya. “Ada sekolah di Muratara kepsek jarang masuk,” ujarnya. Dapil Sumsel 9, meliputi wilayah kabupaten Musi Banyuasin, dibacakan Susi Imelda Fredrika, dengan kesimpulan dari Kecamatan, kelurahan, kantor desa dan dusun serta koperasi. “Juga adanya usulan dari Kepsek, Kades, Kadus, serta warga Muba. Untuk mempercepat peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar usulan mereka direalisasikan, mendapat prioritas untuk ditindak lanjuti. Juga belum adanya tower atau pemancar sinyal. Termasuk tanah objek agrarian yang belum selesai “TORA”. Dapil Sumsel 10, wilayah kabupaten Banyuasin, dibacakan Nadia Basyir, SE menyimpulkan mendesak pendirian SMU diwilayah kecamatan Talang Kelapa. “Di Talang Kelapa tingkat usia anak-anak masuk SMU semakin meningkat. Sehingga mereka sekolah diluar kabupaten Banyuasin. Ini dikeluhkan wali murid, dimana ongkos bagi anak anak mereka semakin besar. Karena pendirian SMU adalah tanggung jawab Pemprov Sumsel, diharapkan mendapat perhatian. Hal lainnya yang cukup mendesak adalah pengadaan air bersih. “Ini tanggung jawab kabupaten.
Tapi karena kabupaten tidak sanggup saya minta di perhatikan secara khusus oleh provinsi,” ujarnya.Sebelum paripurna ditutup, HM Giri Rammanda N Kiemas, SE, MM sekali lagi meminta kepada pemerintah provinsi Sumsel untuk mempriorotaskan skala yang priorotas. Seperti adanya pencemaran batubara di wilayah kecamatan Merapi. Selain itu juga masalah Pendidikan, Kesehatan serta pertanian. “Agar kiranya dapat diprioritaskan sehingga Masyarakat Sumsel semakin Sejahtera,” pintanya. (adv/iol/087)
Kategori :