*Beri Penghargaan untuk Bapak/Bunda Asuh
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Gubernur Sumsel H Herman Deru menyoroti anggaran dari BKKBN pusat sebesar Rp38 miliar yang belum terserap maksimal. Dana alokasi non-fisik itu diperuntukkan pembelian makanan tambahan dan lainnya.
Ia minta penyerapan dimaksimalkan untuk mendukung penanganan stunting di Sumsel agar mencapai target optimal. "Penyerapan dana tersebut harus didorong agar terjadi percepatan. Kalau lambat jadi tidak efektif. Terlalu cepat takut tidak tepat sasaran. Intinya harus fleksibel, tapi tepat sasaran," pintanya.
Penegasan itu ia sampaikan dalam acara telaah tengah tahun Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Stunting di Hotel Novotel Palembang, Rabu (6/9). Deru mengatakan, penurunan angka stunting di Sumsel harus dilakukan bersama stakholder terkait. Salah satunya penyusunan desain pembangunan yang merupakan peta jalan untuk mencapai target.
"Saat ini baru dua daerah yakni Palembang dan Lubuk Linggau yang sudah punya perda penangganan stunting. Provinsi belum bisa selesai, kabupaten/kota lain belum tuntas. Untuk percepatan, tidak harus perda. Bisa juga perbup/perwali,” jelasnya. Esensinya, pemda tahu masalah.
Salah satu permasalahan dalam penurunan angka stunting di sumsel yakni angka KB masih rendah. Saat ini baru 15 persen padahal seharusnya 60 persen. "Kemarin sudah dilakukan diskusi secara mendalam untuk strategi mencapai itu," imbuhnya. Salah satu faktor penyebab masih rendah karena input data belum maksimal. Kemudian, realisasi DAK non fisik sampai dengan Agustus baru 25,85 persen
"Jadi diharapkan lewat kegiatan ini bisa meningkat lagi karena DAK itu sifatnya bukan permanen," tuturnya. Deru menekankan pentinga seluruh pihak bekerja sama menurunkan angka stunting. "Jangan karena sudah merasa berhasil menurunkan stunting kita lengah. Tidak boleh lalai, terus lakukan evaluasi," pesan gubernur.
Target Sumsel, angka stunting tinggal satu digit. Kalau dari WHO penurunan stunting di Sumsel sudah sesuai target, yakni di bawah 20 persen. Sumsel di angka 18 persen. "Target kita bisa 5 persen atau bahkan kurang dari itu," harapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Mediheryanto mengatakan, untuk program yang ada di BKKBN bersifat memberikan bantuan. Lewat bapak/bunda asuh anak stunting ( BAAS ).
"Nah, bantuannya diserahkan langsung oleh bapak/bunda asuh kepada sasaran. Jadi tidak melalui BKKBN. Kami hanya menyiapkan data dan dana operasional untuk tim pendamping keluarga, " kata Medi.
BKKBN Sumsel tidak ada anggaran bantuan untuk stunting. “Yang ada dana bantuan untuk stunting itu di Kementerian Kesehatan untuk layanan kesehatan dan pemberian makanan tambahan. Juga di Kementerian Sosial untuk bantuan tunai dan non tunai,” bebernya.
Jumlah BAAS di Sumsel ada 109 mitra kerja. Tersebar di 15 kabupaten/kota. Dengan jumlah sasaran 3.805 jiwa. Total perencanaan alokasi anggaran Rp2,8 miliar. Sedangkan realisasi anggaran sampai saat ini Rp1,3 miliar.
Di Sumsel terdapat 8 mitra kerja, dengan jumlah sasaran sebanyak 1.021 jiwa. Total perencanaan alokasi anggaran Rp351 juta. Baru terealisasi Rp143 juta. Diungkapkan Medi, dari hasil analisa data SSGI, Provinsi Sumsel telah memenuhi capaian target penurunan prevalensi stunting. Bahkan melebihi target. Untuk 2022 dari yang ditargetkan turun menjadi 21,67 persen, ternyata terealisasi 18,31 persen atau turun 6,11 persen.
Berdasarkan Peraturan Presiden No 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting, intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langung mengatasi penyebab terjadinya stunting. Umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.
Yang penting lagi, melakukan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, di samping mengatasi mereka yang sudah mengalami stunting. "Pendampingan mulai dari pengantin yang berisiko melahirkan anak stunting, ibu hamil berisiko melahirkan anak stunting dan anak umur di bawah dua tahun berisiko menjadi stunting, " jelasnya.
Karena itu, percepatan penurunan stunting bukan hanya fokus pada penanganan anak yang sudah stunting. Tapi mulai dari pencegahan. Ada 3 unsur pendamping keluarga yaitu bidan, kader KB dan kader PKK.
Selain Palembang yang diwakili Wawako Fitrianti Agustinda, daerah lain yang dapat penghargaan Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Penghargaan Capaian dan Penghargaan Pemuktahiran Pendataan Keluarga 2023 adalah Muba. Penurunan angka stuntingnya drastis. Dari 23 persen menjadi 17,07 persen.
Penghargaan diberikan Gubernur Sumsel H Herman Deru kepada Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud dan Pj Ketua TP PKK Muba, Asna Aini Apriyadi. “Persoalan stunting juga kita intervensi langsung melalui program Bunda Asuh. Jadi, kita siapkan juru masak untuk mengolah makanan khusus untuk anak-anak stunting di pedesaan. Orang tuanya didampingi langsung dan progressnya kita pantau langsung," urai Apriyadi.
Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini menambahkan, stunting bukan hanya persoalan penurunan angka namun juga komitmen untuk mensejaterahkan masyarakat. "Alhamdulillah dengan kerja keras dan komitmen tinggi, Muba berhasil menurunkan angka stunting dibarengi tentu saja dengan turunnya kemiskinan ekstrem," tandasnya.
Hadir dalam acara itu, Penyuluh BKKBN RI Ahli Utama selaku Pembina Wilayah BKKBN Sumsel, Forkompimda Pemprov Sumsel, bupati/wali kota, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua TP PKK se-Sumsel, Penyuluh KB (PKB/PLKB) se-Sumsel dan undangan lain. (yun/kur)