PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumsel jumlahnya mengalami naik turun karena ada pemutakhiran data secara berkala.
Yang menjadi permasalahan sekarang jumlah pendamping PKH di Sumsel mengalami penumpukan terutama di kota, sementara kabupaten/kota mengalami kekurangan pendamping.
Korwil PKH Sumsel, Budiansyah mengatakan penerima PKH mengalami perubahan status.
Ada yang tidak menerima lagi karena memang tak layak lagi atau bermasalah dengan data kependudukan seperti data tidak sinkron baik itu NIK, nama, alamat dan lainnya.
"Mereka yang terkendala data kependudukan segera lakukan pemutakhiran ke Disdukcapil," katanya, kemarin.
Sebelumnya, kata dia, data PKH menggunakan aplikasi e-PKH. Namun beberapa tahun lalu input data jadi wewenang operator atau supervisor yang merupakan pegawai Dinsos kabupaten/kota. "Mereka ini yang mengakses, membuka, dan menyetujui serta menghapus data.
Walaupun operator kelurahan menginput data jika tidak di-aprove operator kabupaten/kota maka tidak akan masuk. Biasanya yang jadi operator kasi atau kabid di Dinsos," terangnya.
Dikatakan, pendataan kemiskinan masyarakat oleh BPS melalui Regsocsek. Data itu digunakan untuk perlindungan sosial masyarakat, jadi datanya bukan dari pendamping.
"Kami sifatnya hanya menggunakan data," papar dia.
Dijelaskan, pendamping PKH di Sumsel mengalami penumpukan karena banyak berada di kota, seperti Palembang, Prabumulih, Pagaralam, dan Lubukulinggau.
Di kabupaten pendamping PKH kekurangan, misalnya Banyuasin, OKI, Muratara, Mura, PALI, OKUS, Muara Enim Hal itu karena adanya kebijakan terbaru dari pemerintah bahwa pendamping berdasarkan domisili atau KTP.
"Maka ketika ada aturan ini, pendamping yang bertugas di Banyuasin akan bertugas di Palembang jika domisili awalnya di Palembang," katanya.
Saat ini jumlah pendamping pun masih kekurangan, ada 1200 pendamping. Idealnya, butuh 1.400 pendamping di Sumsel.
"Kemarin (awal tahun) ada informasi open rekruitmen tapi hingga sekarang belum ada informasi lanjutan.
Tapi yang pasti pendamping itu dibutuhkan karena mereka juga melakukan edukasi ke masyarakat agar terjadi kemandirian keluarga sehingga keluar dari penerima PKH," papar dia.
Setiap pendamping PKH mendampingi sekitar 100-300 keluarga. Bisa jadi satu pendamping untuk 5 desa atau kelurahan.
"Pendamping ini juga memperhatikan kondisi wilayah, mengingat di daerah itu rumah atau desa kadang jauh-jauh," papar dia. (yun/fad/)