BATURAJA – Pegawai ASN dan honorer di lingkup DPRD OKU serta warga kemarin (4/7) kesulitan masuk ke gedung DPRD OKU. Dua pintu gerbang depan yang jadi akses masuk dan keluar digembok.
‘’Ada apa pintu gerbang depan DPRD OKU semua digembok?” kata Amrul, yang akan memasukkan surat ke DPRD OKU.
Informasinya, pintu gerbang depan sudah dikunci sejak Senin sore (3/7). Sedangkan Selasa pagi (4/7), Sekretaris DPRD OKU A Karim serta stafnya ikut rapat di Pemkab OKU. Tidak jelas siapa yang mengunci dan memasang gembok gerbang.
Barulah Selasa siang gerbang terbuka. Hanya saja tak terlihat aktivitas pegawai. Puluhan kursi yang biasa diduduki pejabat OPD di ruang paripurna, meja, papan nama dikembalikan ke Pemkab OKU.
Termasuk pejabat di lingkup Sekretariat DPRD OKU diminta ngantor di Pemkab OKU. Sekretaris DPRD OKU A Karim mengaku tak tahu siapa yang mengunci pintu gerbang.
Saat ditanya siapa yang menyuruh ngantor di Pemkab OKU, A Karim menyebut anggota DPRD OKU. Begitu juga Kabag Umum dan Keuangan DPRD OKU, Rustam Alfani SE MSi mengakui ada sejumlah anggota DPRD OKU yang meminta mereka ngantor di Pemkab OKU.
Rustam mengaku tak tahu alasannya. Untuk pegawai di DPRD OKU antara ASN dan honorer ada sekitar 300 orang.
Aktivis OKU Jose Robert mempertanyakan masalah ini. “Ada isu, anggota DPRD OKU kecewa. Karena ada kepentingan yang tak diakomodir. Seperti ‘titipan’ penerimaan anak didik di sekolah, proyek, politik dan lainnya.’’
Ketua DPRD OKU periode 2004-2009 H Ali Khan Ibrahim menyesalkan kejadian tersebut. “Mungkin ada situasi kondisi yang membuat anggota DPRD OKU kecewa. Kejadian merugikan pegawai dan masyarakat,’’ ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD OKU Naproni ST Mikom mengatakan, Komisi I DPRD OKU menyampaikan alasan soal pegawai Sekwan yang diminta berkantor di Pemkab OKU.
’’DPRD OKU bermitra dengan Sekretariat DPRD memutuskan mengembalikan pegawai Sekwan ke eksekutif. Mereka tidak mampu menjadi penyalur komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya. (bis)
Kategori :