PALEMBANG - PT PLN (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan ketenagalistrikan, diamanahkan pemerintah menyediakan energi listrik yang andal dan ramah lingkungan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini disahkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 yang telah ditandatangani Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Berdasarkan RUPTL ini, proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik saat ini sebesar 4,9 persen. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, PT PLN (Persero) merencanakan pembangunan jaringan transmisi sebesar 47.723 kilometer sirkuit (kms) dengan rencana pembangunan Gardu Induk sebesar 76.662 megavolt Ampere hingga 2030 mendatang. Dalam pelaksanaan tugas penyediaan tenaga listrik ini, PT PLN (Persero) secara aktif membangun sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, mulai dari institusi TNI dan Polri, ATR/BPN, hingga Kejaksaan Tinggi Provinsi. Dalam audiensi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, hadir General Manager PT PLN (Persero) UIP Sumbagsel, Wahidin diterima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel, Sarjono Turin SH MH. Wahidin menyampaikan apresiasi setingginya atas dukungan dan pendampingan hukum oleh Kejati Sumsel kepada PLN UIP Sumbagsel, sekaligus menyampaikan permohonan kerja sama untuk tetap bersinergi mengawal pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan yang saat ini tengah dilaksanakan PLN UIP Sumbagsel di wilayah Sumsel hingga tuntas. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel, Sarjono Turin, menyampaikan dalam memberikan pendampingan hukum kepada orang, instansi, atau pihak manapun yang membutuhkan sudah jadi kewajiban Kejaksaan Tinggi.
"Dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dalam pembangunan strategis infrastruktur ketenagalistrikan, hingga penelusuran asset dan pengamanan investasi di wilayah kerja Provinsi Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel siap mendukung PLN," pungkasnya. (dik/fad)