SUMSEL – Uang dan janji politik mungkin bukan yang utama. Tapi tanpa dua hal itu, sulit bagi para calon legislatif (caleg) untuk bisa meraup suara.
Para bakal caleg (bacaleg) yang sudah didaftarkan partai politik (parpol) menyadari betul ini. Sejak jauh hari, mereka telah mempersipkan ‘amunisi’ untuk bisa terpilih dan menjadi anggota dewan.Husriwadi, bacaleg dari Nasdem OKI mengaku pertama kalinya ikut pemilu legislatif (Pileg). Dia maju dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Kayuagung. “Saya tergerak, ingin berbuat untuk masyarakat yang tersentuh pembangunan dan kesejahteraan,” ucapnya, kemarin (13/5).Jika terpilih dia bisa menyuarakan apa yang dialami masyarakat dengan cepat. Soal dana yang disiapkannya, paling sedikit Rp200 juta. Itu untuk kampanye. “Tapi tiap dapil berbeda. Kalau dapil daerah Pantai Timur mungkin lebih besar lagi karena kan biaya transportasinya ke sana besar,” ucapnya. Soal money politic, Husriwadi menilai itu tidak efektif. “Belum tentu sudah dikasih uang mereka akan pilih kita. Dari partai juga melarang itu,” bebernya. Ketua DPD Partai Nasdem OKI Solahuddin Djakfar menjelaskan, pihaknya minta para caleg untuk bekerja dengan hati nurani. “Jalankan amanah yang sudah dipercaya masyarakat kepada mereka sebagai anggota dewan,” imbuh dia. BACA JUGA : Mental Final
Seorang bacaleg lain mengungkapkan, untuk biaya operasional nyaleg tergantung medan. “Tidak sampai Rp1 miliar. Paling banyak habis Rp500 juta,” katanya.Dana itu untuk makan minum dan transportasi. “Kalau tidak ingin mengeluarkan banyak biaya, tak usah bentuk tim,” jelasnya. Tak ada ‘amunisi’ untuk serangan fajar karena risikonya besar. BACA JUGA : No Ribet, Dari Rumah NPWP Langsung Jadi, Begini Caranya Ketua DPC PKB OKI, HM Dja'far Shodiq menjelaskan, kalau soal besarnya biaya untuk mencalonkan diri sebagai caleg relatif. “Tapi sudah pasti perlu dana. Jangankan mencalonkan diri, mau pergi ke mana saja perlu biaya,"tandasnya. Irwansyah, warga OKI mengaku, ada oknum anggota dewan yang terpilih tapi lupa janji politiknya, “Kalau mencalonkan lagi 2024, sudah pasti tak ada yang mau memilihnya,” cetus dia. Ketua DPD PKS Muratara, Hermansyah Syamsiar mengungkapkan, untuk duduk menjadi anggota dewan tingkat kabupaten khususnya di Muratara setidaknya membutuhkan 2.000 hingga 2.500 suara.
Kategori :