MURATARA – Penggunaaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), nampaknya belum menyentuh seluruh pelayanan dasar di Muratara. Hal ini di ungkapkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Muratara, Aan Andrian saat dibincangi Senin (8/5) .
Menurutnya, meski IKD sudah menjadi program resmi pemerintah, untuk mewujudkan program Satu Data Nasional, namun program itu belum berjalan 100 persen sempurna. Karena identitas merupakan salah satu data yang berbasis privasi, jadi tidak menyeluruh pelayanan langsung otomatis online semua. Bahkan dia mengomentari, pelayanan itu tidak bisa melepaskan dari prosedural manual."Seperti barkode, penggunaan data itu tetap mesti manual dan aktivasi maupun perivikasi data tetap harus dari Disdukcapil. Meski user bisa mengaplikasikan secara online. Untuk perubahan data dan sebagainya harus tetap melalui Disdukcapil," bebernya.
Untuk saat ini ditingkat Kabupaten juga masih menerapkan proses manual dalam pelayanan kartu identitas penduduk. Seperti pelayanan perbankan, BPJS, pembayaran pajak, pelayanan pemerintah hingga proses adminitrasi lainnya.Disdukcapil Muratara mengaku tetap melakukan sosialisasi ke-masyarakat terkait program Satu Data Nasional dengan program Identitas Kependudukan Digital. “Kendala paling umum yang kita temui yaitu tidak seluruh wilayah sudah masuk jaringan internet, tidak setiap warga memiliki handphone android atau PC, dan tidak seluruh masyarakat paham penggunaan aplikasi berbasis online,”ujarnya.
Hafid warga di Kabupaten Muratara, saat dimintai komentar terkait IKD dan pelayanan Pemerintah dengan sistem digital. Pihaknya mengaku setengah mendukung.Pasalnya, masih terjadi pro dan kontra terkait data nasional yang berbasis Data Digital. "Dulu data kependudukan dan BPJS kito bocor. Banyak jugo kasus rekening pribadi di bobol, gara gara data kependudukan jebol," bebernya.
Menurutnya, tingkat keamanan data berbasis digital masih perlu diuji, jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Seperti pembobolan rekening, maupun data identitas kependudukan itu dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Idak usah jauh jauh, kadang kita daftar kartu phonsel mesti pakai aktivasi identitas. Tapi sering nian masuk SMS penipuan, telpon penipuan dengan nomor yang idak dikenal atau idak jelas," bebernya.Dia mengaku, era digitalisasi sudah tidak bisa dibendung lagi dan bakal melampaui sistem manual. Meski sangat mendukung penerapan digitalisasi, Hafid berharap, masalah safety dan keamanan harus tetap menjadi prioritas.(zul)
Kategori :