Sosialisasi Permen ATR/BPN 1/2026, Sekjen Tekankan Penerapan Manajemen Risiko Secara Menyeluruh

Reporter: Tim |

Editor: Regita |

Jumat , 06 Feb 2026 - 17:00

Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan Permen ATR/BPN 1/2026 tentang Manajemen Risiko untuk meningkatkan pelayanan publik secara terstruktur dan menyeluruh.-foto: ist-

SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui penerbitan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko.

Regulasi ini menjadi dasar penerapan pengelolaan risiko yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan kerja ATR/BPN.

Untuk memastikan kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan secara optimal, Kementerian ATR/BPN menggelar Webinar Sosialisasi Permen ATR/Kepala BPN 1/2026 tentang Manajemen Risiko.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring di Aula Prona, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sosialisasi ini, menurutnya, merupakan langkah konkret untuk memastikan implementasi manajemen risiko berjalan terstruktur dan menyeluruh di setiap unit kerja.

“Manajemen risiko menjadi pilar penting dalam pelaksanaan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Melalui sosialisasi ini, kami menegaskan komitmen untuk menerapkannya secara konsisten dan terintegrasi,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan.

Permen ATR/Kepala BPN 1/2026 merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.

Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kebijakan agar lebih relevan dan aplikatif dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Sekjen ATR/BPN menyampaikan sejumlah fokus utama dalam penerapan manajemen risiko.

sosialisasi permen atr/bpn 1/2026, sekjen tekankan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh                            sumateraekspres.id - kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui penerbitan peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 1 tahun 2026 tentang manajemen risiko.
regulasi ini menjadi dasar penerapan pengelolaan risiko yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan kerja atr/bpn.
untuk memastikan kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan secara optimal, kementerian atr/bpn menggelar webinar sosialisasi permen atr/kepala bpn 1/2026 tentang manajemen risiko.
kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring di aula prona, jakarta, kamis (5/2/2026).
baca juga:kementerian atr/bpn raih apresiasi indoposco atas strategi komunikasi publik yang masif
baca juga:atasi konflik pertanahan di kawasan hutan, menteri nusron tegaskan atr/bpn sudah kantongi mou
sekretaris jenderal atr/bpn, dalu agung darmawan, menegaskan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
sosialisasi ini, menurutnya, merupakan langkah konkret untuk memastikan implementasi manajemen risiko berjalan terstruktur dan menyeluruh di setiap unit kerja.
“manajemen risiko menjadi pilar penting dalam pelaksanaan pelayanan di kementerian atr/bpn. melalui sosialisasi ini, kami menegaskan komitmen untuk menerapkannya secara konsisten dan terintegrasi,” ujar dalu agung darmawan saat membuka kegiatan.
permen atr/kepala bpn 1/2026 merupakan kebijakan turunan dari peraturan presiden nomor 39 tahun 2023 tentang manajemen risiko pembangunan nasional serta permen atr/kepala bpn nomor 6 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja kementerian atr/bpn.
baca juga:atr/bpn sabet dua juara tiga di kejuaraan bulutangkis hut ke-54 korpri
baca juga:sepanjang 2025, atr/bpn borong penghargaan nasional atas kinerja dan inovasi layanan
regulasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kebijakan agar lebih relevan dan aplikatif dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.
sekjen atr/bpn menyampaikan sejumlah fokus utama dalam penerapan manajemen risiko.
di antaranya adalah penyelarasan kebijakan dan prosedur kerja agar potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.
“tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
dalu juga menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap target kinerja dicapai secara terencana dan terkendali.
ia mengajak seluruh pegawai, khususnya di daerah, untuk menjadikan peraturan ini sebagai alat perbaikan kinerja nyata.
“manajemen risiko harus dipahami dan dijalankan dengan kesadaran penuh agar memberikan rasa aman dalam bekerja dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
baca juga:kick off ruu administrasi pertanahan, sekjen atr/bpn: wujudkan sistem administrasi pertanahan yang akuntabel d
sementara itu, kepala pusat pengembangan kompetensi bpsdm kementerian atr/bpn, norman subowo, menjelaskan peran strategis bpsdm dalam membangun kompetensi manajemen risiko.
upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, serta fasilitasi sosialisasi guna menumbuhkan budaya sadar risiko di lingkungan organisasi.
menurutnya, pembangunan budaya manajemen risiko menjadi salah satu pilar penting dalam permen atr/kepala bpn 1/2026, yang diwujudkan melalui peningkatan kesadaran, kepemimpinan berbasis risiko, serta integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis.
baca juga:atr/bpn bahas perubahan pp nomor 18 tahun 2021 untuk perkuat kepastian dan perlindungan hukum pertanahan
sosialisasi ini menghadirkan narasumber kepala biro organisasi, tata laksana, dan manajemen risiko, einstein al makarima mohammad, serta kepala bagian manajemen risiko, iin herawati.
kegiatan dipandu oleh kepala subbagian pengembangan manajemen risiko, ayuhan, dan diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta jajaran atr/bpn di pusat dan daerah.