PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Melalui Inspektorat dan Diskominfo Kota Palembang, Pemkot mengenalkan aplikasi Whistle Blowing System (WBS) berkenaan pelaporan atas tindakan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK secara online.

 Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim mengatakan aplikasi ini sebagai upaya penegakan hukum atas ASN atau pihak terkait dalam kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Semua langkah ini komitmen seluruh dunia dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali di Kota Palembang. 

"Hakordia merupakan momentum kita mengingatkan seluruh elemen bangsa terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya mewujudkan pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel," ungkap Aprizal usai me-launching aplikasi wbs.palembang.go.id di sela-sela peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Aryaduta Hotel, Senin (9/12). 

Masih kata Aprizal, pada bulan Agustus lalu Kota Palembang terpilih sebagai kota percontohan antikorupsi di Indonesia. Hal ini perwujudan pemberantasan korupsi di tingkatan lokal. Selain itu menjadi pemicu mengikis akar korupsi yang tersebar dan mengakar di sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Sejak tiga tahun terakhir, Pemkot menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi melalui penerapan Monitoring Center Prevention (MCP)," bebernya.

BACA JUGA:Pelaksanaan Fiktif, Dana Desa Tetap Cair: Mantan Kades Muara Baru Jadi Tersangka Korupsi

BACA JUGA:Kejaksaan Negeri Lahat Sukses Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 1,6 Miliar, Terus Proses Kasus Dugaan Korupsi

Hasilnya, Pemkot mampu meningkatkan capaian nilai MCP 90 hingga dapat menduduki posisi terbaik 1 di Sumsel. Integritas Pemkot Palembang juga dapat dibuktikan dengan peningkatan skor survey penilaian integritas (SPI) setiap tahunnya. "Ini menunjukkan segenap elemen yang ada di lingkungan Pemkot Palembang memiliki kemajuan dalam hal kesadaran risiko korupsi dan pencegahan korupsi," jelasnya. 

Melalui aplikasi dan website wbs.palembang.go.id masyarakat juga dapat melaporkan kinerja serta pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional dan bertanggung jawab oleh Inspektorat.

"Apalagi bila terindikasi dan ada bukti pendukung yang memperkuat ini (laporan), akan kita tindaklanjuti secepatnya untuk kepastian dan transparansi penanganan laporan. Bila nanti kasus ini mengarah ke tindak pidana, kita tindaklanjuti ke pihak berwajib. Di Kepegawaian tentu ada sanksi yang akan diberikan ke pelanggar tersebut," pungkas  Inspektur Kota Palembang, Jamiah.