Komisi IV DPRD Lahat Siap Kawal Aspirasi Kesejahteraan Guru PAUD Swasta

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 12 Nov 2024 - 14:48

Perjuangkan kesejahteraan guru PAUD! Komisi IV DPRD Lahat siap mengawal aspirasi demi masa depan pendidikan anak bangsa. Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id--

LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID – Ratusan guru honorer PAUD swasta di Kabupaten Lahat terus memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi di depan DPRD, kali ini mereka mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Lahat untuk menyuarakan berbagai kebutuhan penting.

Dalam RDP tersebut, perwakilan Forum Guru PAUD Kabupaten Lahat menekankan beberapa poin utama, yaitu:

1. Kenaikan Insentif: Guru PAUD mengusulkan kenaikan insentif yang saat ini hanya Rp200.000 menjadi Rp500.000, sebagai bentuk penghargaan atas peran penting mereka.

2. Penambahan TK/PAUD Negeri: Dengan jumlah TK/PAUD negeri yang hanya tiga di Kabupaten Lahat, mereka meminta pemerintah menambah jumlahnya agar pendidikan dasar lebih merata.

3. Akses PPPK untuk PAUD Swasta: Guru PAUD swasta berharap bisa ikut serta dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang saat ini terbatas untuk PAUD negeri. Aspirasi ini diajukan demi kesejahteraan dan kepastian karir.

4. Kemudahan NUPTK: Mereka meminta agar pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) lebih dipermudah untuk tenaga pendidik PAUD swasta di bawah yayasan.

Seorang perwakilan Forum Guru PAUD mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan.

“Alhamdulillah, Dapodik untuk guru PAUD sudah dibuka dan pengajuan NUPTK kini lebih mudah,” katanya.

Para guru PAUD mengapresiasi langkah DPRD Lahat, khususnya Komisi IV, yang berjanji akan mengawal aspirasi mereka bersama dengan Dinas Pendidikan.

komisi iv dprd lahat siap kawal aspirasi kesejahteraan guru paud swasta                            lahat, sumateraekspres.id – ratusan guru honorer paud swasta di kabupaten lahat terus memperjuangkan kesejahteraan mereka.
setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi di depan dprd, kali ini mereka mengadakan rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi iv dprd lahat untuk menyuarakan berbagai kebutuhan penting.
dalam rdp tersebut, perwakilan forum guru paud kabupaten lahat menekankan beberapa poin utama, yaitu:
1.    kenaikan insentif: guru paud mengusulkan kenaikan insentif yang saat ini hanya rp200.000 menjadi rp500.000, sebagai bentuk penghargaan atas peran penting mereka.
2.    penambahan tk/paud negeri: dengan jumlah tk/paud negeri yang hanya tiga di kabupaten lahat, mereka meminta pemerintah menambah jumlahnya agar pendidikan dasar lebih merata.
baca juga:update kode redeem honor of kings 12 november 2024, koleksi item eksklusif gratis!
baca juga:waspada cuaca ekstrem di sumatera selatan, bmkg peringatkan hujan petir dan angin kencang
3.    akses pppk untuk paud swasta: guru paud swasta berharap bisa ikut serta dalam program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), yang saat ini terbatas untuk paud negeri. aspirasi ini diajukan demi kesejahteraan dan kepastian karir.
4.    kemudahan nuptk: mereka meminta agar pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk) lebih dipermudah untuk tenaga pendidik paud swasta di bawah yayasan.
seorang perwakilan forum guru paud mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan.
“alhamdulillah, dapodik untuk guru paud sudah dibuka dan pengajuan nuptk kini lebih mudah,” katanya.
baca juga:diskon spesial bbm pertamax setiap senin dan jumat: hemat rp300 per liter!
baca juga:penangkapan sindikat narkoba di muara enim, keluarga tersangka teriaki polisi rampok
para guru paud mengapresiasi langkah dprd lahat, khususnya komisi iv, yang berjanji akan mengawal aspirasi mereka bersama dengan dinas pendidikan.
ketua komisi iv dprd lahat, nanda pinola harahap, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi untuk memperjuangkan kesetaraan status guru paud swasta dengan negeri.
“kami akan koordinasikan ini, bahkan kemungkinan komisi iv akan ke jakarta untuk membahasnya lebih lanjut,” ujar nanda.
hingga saat ini, guru paud swasta hanya dapat mengikuti pppk untuk tenaga teknis, bukan sebagai pendidik.
baca juga:keuntungan menjadi nasabah bri bagi warga muratara
baca juga:tarik tunai tanpa kartu di atm? kini bisa lewat aplikasi brimo
kunjungan para guru paud ke dprd pada 14 oktober 2024 lalu juga menunjukkan tekad mereka untuk memperjuangkan kenaikan insentif, kesempatan pppk, kemudahan nuptk, dan pemberian sk resmi dari dinas pendidikan.
ketua dprd lahat, fitrizal homizi, menegaskan komitmennya mendukung kesejahteraan guru paud.
"paud adalah fondasi pendidikan anak-anak kita. kami akan berjuang agar hak-hak mereka terpenuhi,” tegasnya.
baca juga:tarik tunai tanpa kartu di atm? kini bisa lewat aplikasi brimo
baca juga:solusi perencanaan keuangan cerdas untuk ibadah haji yang terjamin dan terencana
dengan komitmen dari dprd dan dukungan dinas pendidikan, harapannya perjuangan para guru paud ini akan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan dan status mereka sebagai pendidik di kabupaten lahat.