Kinerja APBN Defisit, Pemerintah Klaim Tetap Terkendali di Tengah Ketidakpastian Global
Hingga Agustus 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan ketahanan meski menghadapi tantangan dari gejolak ekonomi glob-Foto: Freepik-
JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Hingga Agustus 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan ketahanan meski menghadapi tantangan dari gejolak ekonomi global.
Defisit anggaran tercatat sebesar Rp153,7 triliun, yang setara dengan 0,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan pengelolaan yang tetap terjaga dengan keseimbangan primer surplus Rp161,8 triliun.
Pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 2,5% year-on-year (yoy), mencapai Rp1.777 triliun, atau 63,4% dari target APBN 2024. Penerimaan pajak berkontraksi 4,0% yoy, di mana penerimaan pajak tercatat Rp1.196,5 triliun.
"Penurunan ini disebabkan oleh moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi," tulis pemerintah dalam siaran pers bersama Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Stakeholders lainnya.
BACA JUGA:APBN 2024 On Track: Pendapatan Negara Tembus Rp1.777 Triliun, Apa Selanjutnya?
Namun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai meningkat 6,8% yoy menjadi Rp183,2 triliun, berkat relaksasi ekspor komoditas tembaga serta peningkatan produksi hasil tembakau.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp383,8 triliun, turun 4,8% yoy, terutama karena penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.
Sementara itu, belanja negara mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 15,3% yoy, mencapai Rp1.930,7 triliun. Kenaikan ini terutama ditujukan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.368,5 triliun, meningkat 16,9% yoy, sementara transfer ke daerah mencapai Rp562,1 triliun, tumbuh 11,6% yoy. Kenaikan belanja ini didorong oleh program perlindungan sosial, subsidi, dan pembangunan infrastruktur.
Pembiayaan anggaran hingga saat ini mencapai Rp291,9 triliun, atau 55,8% dari target APBN. Ini termasuk pembiayaan utang sebesar Rp347,6 triliun, yang mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp310,4 triliun.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola pembiayaan utang secara hati-hati dengan mempertimbangkan likuiditas dan dinamika pasar.