Pakai Aplikasi Sepakat, Kemenag Jamin Proses Pengadaan Akomodasi Haji 2025 Lebih Transparan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 07:30

Kemenag Siapkan Regulasi Akomodasi Haji 2025: Transparan dan Efisien-Foto: Dall E-

BOGOR, SUMATERAEKSPRES.ID – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

Salah satu fokus utama yang tengah dirumuskan adalah regulasi terkait layanan akomodasi jemaah haji. Regulasi ini mencakup standar layanan, prosedur operasional (SOP), hingga pedoman penyediaan akomodasi yang akan diterapkan selama pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Dalam rangka merumuskan kebijakan ini, Kemenag mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Bogor pada Kamis (10/10/2024).

Diskusi tersebut membahas penyusunan kebijakan, rencana kerja, dan langkah peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid, menyatakan bahwa penyediaan akomodasi bagi jemaah haji tahun 2025 perlu segera dilakukan mengingat semakin dekatnya pelaksanaan ibadah haji.

Menurutnya, Kemenag akan memastikan setiap proses pengadaan layanan mengacu pada prinsip-prinsip yang efektif, efisien, transparan, adil, serta akuntabel.

"Untuk itu, diperlukan standar layanan, SOP, dan pedoman yang jelas terkait penyediaan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi," tegas Subhan dalam keterangannya.

Penerapan Sistem Transparansi dengan Aplikasi Sepakat

Dalam upaya menjamin transparansi, Kemenag menggunakan aplikasi bernama Sepakat (Sistem Pengadaan Layanan Akomodasi, Katering, dan Transportasi).

Aplikasi ini memungkinkan para calon penyedia layanan akomodasi untuk mendaftar dan masuk dalam database Kemenag.

Dengan sistem ini, proses pengadaan akan lebih efisien karena pihak yang memiliki rekam jejak baik dapat diprioritaskan untuk ikut serta dalam tender layanan berikutnya.

pakai aplikasi sepakat, kemenag jamin proses pengadaan akomodasi haji 2025 lebih transparan                            bogor, sumateraekspres.id – direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah (phu) kementerian agama (kemenag) mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 h/2025 m.
salah satu fokus utama yang tengah dirumuskan adalah regulasi terkait layanan akomodasi jemaah haji. regulasi ini mencakup standar layanan, prosedur operasional (sop), hingga pedoman penyediaan akomodasi yang akan diterapkan selama pelaksanaan haji di arab saudi.
dalam rangka merumuskan kebijakan ini, kemenag mengadakan focus group discussion (fgd) di bogor pada kamis (10/10/2024).
diskusi tersebut membahas penyusunan kebijakan, rencana kerja, dan langkah peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji indonesia di tanah suci.
baca juga:kemenag perkenalkan skema tanazul, solusi kepadatan jemaah di mina
baca juga:pemerintah serahkan klaim asuransi untuk jemaah haji, ini nilai dan prosesnya
direktur pelayanan haji luar negeri, subhan cholid, menyatakan bahwa penyediaan akomodasi bagi jemaah haji tahun 2025 perlu segera dilakukan mengingat semakin dekatnya pelaksanaan ibadah haji.
menurutnya, kemenag akan memastikan setiap proses pengadaan layanan mengacu pada prinsip-prinsip yang efektif, efisien, transparan, adil, serta akuntabel.
"untuk itu, diperlukan standar layanan, sop, dan pedoman yang jelas terkait penyediaan akomodasi bagi jemaah haji indonesia di arab saudi," tegas subhan dalam keterangannya.
penerapan sistem transparansi dengan aplikasi sepakat
dalam upaya menjamin transparansi, kemenag menggunakan aplikasi bernama sepakat (sistem pengadaan layanan akomodasi, katering, dan transportasi).
baca juga: apapun latar belakangmu semua bisa berhaji, allah swt maha pemberi jalan
baca juga:indeks kepuasan haji 2024 tembus 88,20, apa rahasia di baliknya?
aplikasi ini memungkinkan para calon penyedia layanan akomodasi untuk mendaftar dan masuk dalam database kemenag.
dengan sistem ini, proses pengadaan akan lebih efisien karena pihak yang memiliki rekam jejak baik dapat diprioritaskan untuk ikut serta dalam tender layanan berikutnya.
"adanya database ini membantu mempercepat waktu pengadaan karena kita bisa langsung merujuk kepada penyedia layanan yang telah terbukti memiliki kinerja baik," jelas subhan.
subhan juga menekankan pentingnya penyediaan layanan yang dilakukan lebih awal agar dapat berjalan lebih optimal.
baca juga:termasuk embarkasi palembang, asuransi jiwa jemaah haji reguler mulai dibayar, cek besarannya
baca juga:klaim proses layanan haji sesuai aturan, kemenag tegaskan tak ada ruang untuk penyimpangan
ia mencontohkan irak yang segera memulai proses pengadaan setelah selesai operasional haji. meskipun kuota haji irak lebih kecil dibandingkan indonesia, langkah tersebut bisa menjadi contoh yang baik untuk diadopsi.
panduan untuk penyediaan layanan
sementara itu, kepala subdit akomodasi haji kemenag, ali machzumi, menyampaikan bahwa standar layanan dan pedoman penyediaan yang sedang disusun akan menjadi panduan operasional bagi seluruh tim dan pihak yang terkait.
pedoman ini bertujuan agar proses penyediaan akomodasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
"regulasi ini dirancang agar penyediaan akomodasi jemaah haji indonesia di arab saudi berlangsung efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel," kata ali.
dalam diskusi tersebut, hadir juga kasubdit katering haji sutikno, kasubdit transportasi darat mujib roni, chief operating officer bpkh limited iman ni'matullah, serta perwakilan dari kementerian perhubungan, kementerian kesehatan, dan sekolah tinggi pariwisata nhi bandung.