DPD Golkar Lubuklinggau Tanggapi Mundurnya Ketum Airlangga Hartarto

Ketua DPD Golkar Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya, melalui sekertaris DPD Partai Golongan Karya Kota Lubuklinggau, Yani Rizal angkat bicara soal kemunduran Ketum Golkar.--

SUMATERAEKSPRES.ID – Ketua DPD Golkar Kota Lubuklinggau, H. Rodi Wijaya, melalui Sekretaris DPD, Yani Rizal, memberikan tanggapan mengenai kemunduran Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Yani Rizal menegaskan bahwa keputusan mengenai dampak mundurnya Hartarto terhadap Pilkada Serentak 2024 belum dapat dipastikan.

Pada Selasa (13/8/2024) siang, setelah acara simulasi Sistem Pengamanan Kota di depan Sekretariat KPUD Kota Lubuklinggau, Yani Rizal mengungkapkan bahwa saat ini DPP Partai Golkar masih melakukan pembahasan internal terkait mundurnya Hartarto dari posisi ketua partai. "Memang benar Ketum Partai Golkar telah menyatakan mundur dari posisinya.

Namun, saya merasa situasi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap Pilkada di tingkat Kota dan Kabupaten," jelasnya.

Mengenai belum diterbitkannya B1-KWK sebagai persyaratan pendaftaran ke KPU untuk wilayah Musi Rawas-Lubuklinggau-Muratara (MLM), Yani Rizal menyatakan bahwa keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada DPP.

BACA JUGA:Pemkab Lahat dan BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Kepatuhan Jaminan Sosial

BACA JUGA: FGD BPPH MPW dan MPR RI Dukung Pilkada 2024 Tanpa Konflik

"Kami telah menyelesaikan proses dan tahapan di tingkat bawah. Soal B1-KWK, kami menyerahkan kepada DPP untuk ditindaklanjuti," tambahnya.

Terkait kemungkinan terhambatnya proses keluarnya B1-KWK akibat mundurnya Hartarto, Yani Rizal memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

"Kami belum dapat memberikan komentar karena Munas masih dalam pembahasan dan ada kabar bahwa pemajuan bisa terhambat. Kita tunggu hasil rapat di tingkat pusat," ujarnya.

Sebelumnya, kemunduran Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diperkirakan dapat mengubah dinamika politik hingga tingkat daerah.

Banyak pasangan calon dalam Pilkada yang belum mendapatkan B1-KWK dari Partai Golkar sebagai syarat pendaftaran resmi ke KPU.

Tokoh pemuda dan pengamat politik lokal, Taupik Gonda, menyatakan bahwa mundurnya Hartarto berpotensi memengaruhi gerakan politik di tingkat lokal.

BACA JUGA:Peningkatan Jumlah TPS Pilkada 2024 di OKU Timur Bertambah Menjadi 1.012 Titik

Tag
Share