SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berhasil mencapai 100 persen dalam mengcover jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ini juga yang menghantarkan OKU jadi salah satu penerima Universal Health Coverage (UHC) award. 

Kadinkes OKU Deddy Wijaya mengatakan, UHC award ini diberikan karena seluruh masyarakat OKU telah terintegrasi ke JKN BPJS. Untuk target nasional sebesar 98% dari jumlah penduduk di daerah.

“OKU sudah melampaui 98% bahkan telah mencapai 100%, sehingga kita mendapat UHC Award kategori Madya,” kata Deddy.

UHC award diterima PJ Bupati OKU H Teddy Meilwansyah. Sejak 2015 program BPJS, pada masa PJ Bupati OKU H Teddy Meilwansyah seluruh masyarakat OKU bisa terintegrasi ke JKN BPJS.

Sebelumnya capaian baru sekitar 85%, namun per Mei 2024 beliau kemudian menambah angka tersebut sekitar 51.000 penduduk OKU terutama yang tidak mampu terintegrasi ke JKN BPJS. Sehingga OKU sudah mencapai 100 %.

BACA JUGA:8 Amalan Ringan dengan Pahala Besar yang Wajib Diketahui

BACA JUGA:Inovasi Anti Gempa: Rancangan Bangunan Kokoh dari Jepang, Seperti Apa? Simak Yuk!

Dengan diraihnya penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab OKU untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi ke masyarakat OKU.

Ini menjadi motivasi  untuk meningkatkan dan meberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat OKU.

Penghargaan UHC Award kategori Madya itu diberikan atas pencapaian pemerintah Kabupaten OKU dibawah pimpinan Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah yang berhasil mengintegrasikan seluruh masyarakat bumi sebimbing sekundang ke Jaminan kesehatan Nasional (JKN) BPJS.

“Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 % dari jumlah penduduk,” kata Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutannya.

BACA JUGA:Polres OKI Siapkan 753 Personil untuk Amankan Pilkada Serentak: Begini Analisis Kerawanannya!

BACA JUGA:Kejati Sumsel dan PTPN I Reg.7 Jalin Kemitraan Strategis

Wapres Amin meminta kepada seluruh kepala Daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, berikut dengan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.