Dibalik Perdamaian Oknum Dokter RS BMJ dengan Istri Pasien: Benarkah Ada 'Tepung Tawar' Rp600 Juta?

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Novis |

Minggu , 21 Apr 2024 - 07:11

Rumor ada uang damai dibalik perdamaian oknum dokter RS BMJ dengan istri pasien:. Foto: kemas/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Di balik hingar bingar kabar perdamaian antara T selalu pelapor dengan oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring berinisial MY ternyata beredar rumor ada "'epung tawar' (uang damai) senilai Rp 600 juta .

Dikonfirmasi terkait kabar tersebut, kuasa hukum T, Redho Junaidi,SH,MH tak menampik hal tersebut.

"Dari informasi yang dapatkan benar seperti itu bahkan nilainya diatas itu (Rp600 juta,red)," ungkap Redho saat dikonfirmasi, Minggu 22 April 2024 pagi.

Menurut Redho, kesempatan pemberian uang dengan nilai fantastis tersebut agar T selaku pelapor mencabut laporannya di kepolisian.

"Dari pihak My yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka memberikan uang tersebut kepada T sebagai uang damai atau tepung tawarnya," aku Redho.

Ia bersikukuh jika sampai saat ini belum menerima surat pencabutan kuasa dari T selaku kliennya tersebut.

Terkait pernyataan Redho ini, kuasa hukum dr My, Assc.Prof Bennadi Hay,SH,MH enggan menanggapi.

Meski begitu, Beni (sapaan akrab Bennadi Hay,red) menegaskan jika selaku kuasa hukum pihaknya berharap agar kasus ini segera diselesaikan.

"Penyidik perlu mempertimbangkan kedua hal yang merupakan produk hukum yang spesialis baik perdamaian maupun penetapan tersangka," sebut Beni, Minggu 21 April 2024.

Dengan begitu, Beni berkeyakinan penyidik akan mendahulukan upaya RJ atau Restorative Justice (Keadilan Restorasi).

dibalik perdamaian oknum dokter rs bmj dengan istri pasien: benarkah ada  'tepung tawar' rp600 juta?                            palembang, sumateraekspres.id - di balik hingar bingar kabar perdamaian antara t selalu pelapor dengan oknum dokter rs bunda medika jakabaring berinisial my ternyata beredar rumor ada "'epung tawar' (uang damai) senilai rp 600 juta .
dikonfirmasi terkait kabar tersebut, kuasa hukum t, redho junaidi,sh,mh tak menampik hal tersebut.
"dari informasi yang dapatkan benar seperti itu bahkan nilainya diatas itu (rp600 juta,red)," ungkap redho saat dikonfirmasi, minggu 22 april 2024 pagi. 
menurut redho, kesempatan pemberian uang dengan nilai fantastis tersebut agar t selaku pelapor mencabut laporannya di kepolisian.
baca juga:pan empat lawang buka pendaftaran bakal calon kada
baca juga:ditanya calon wakil? fitrianti agustinda: politik itu dinamis
"dari pihak my yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka memberikan uang tersebut kepada t sebagai uang damai atau tepung tawarnya," aku redho.
ia bersikukuh jika sampai saat ini belum menerima surat pencabutan kuasa dari t selaku kliennya tersebut. 
terkait pernyataan redho ini, kuasa hukum dr my, assc.prof bennadi hay,sh,mh enggan menanggapi. 
meski begitu, beni (sapaan akrab bennadi hay,red) menegaskan jika selaku kuasa hukum pihaknya berharap agar kasus ini segera diselesaikan. 
baca juga:terbukti ampuh! ini 8 cara cepat dan mudah menghilangkan sariawan, gak perlu ke apotek
baca juga:satu tahun kukuhkan 18 guru besar
"penyidik perlu mempertimbangkan kedua hal yang merupakan produk hukum yang spesialis baik perdamaian maupun penetapan tersangka," sebut beni, minggu 21 april 2024.
dengan begitu, beni berkeyakinan penyidik akan mendahulukan upaya rj atau restorative justice (keadilan restorasi). 
karena hal ini sejalan dengan azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
yakni azas keadilan, kepentingan umum, sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap). 
"pemidanaan merupakan jalan terakhir, harusnya mendahulukan perdamaian salah satunya dengan jalan restorative justice agar ada kepastian hukum. tidak hanya itu tapi juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak," urai beni yang selain sebagai advokat/pengacara juga berprofesi sebagai staf pengajar di salah satu perguruan tinggi di bandarlampung ini. 
baca juga:polda sumsel dituntut bijak dan tegas, sikapi kasus oknum dokter diduga cabuli keluarga pasien
baca juga:kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah muncul dengan berbagai motif, ini kata pengamat politik sumsel
untuk itu, beni meyakini jika penyidik subdit iv ppa ditreskrimum polda sumsel bakal menerima permohonan pencabutan laporan yang disampaikan t selaku pelapor dengan menempuh upaya rj.
sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka rencananya penyidik subdit iv ppa ditreskrimum polda sumsel kamis (25/4/2024) mendatang bakal memanggil dr my,sp.ot.
informasi tersebut disampaikan kabid humas polda sumsel, kombes pol sunarto,sik,mm.
"benar setelah ditetapkan sebagai tersangka rencananya pada kamis mendatang bakal dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka," tukas sunarto.
diberitakan sebelumnya, penyidik subdit iv ppa ditreskrimum polda sumsel pekan depan bakal memanggil oknum dokter rs bunda medika jakabaring (bmj) berinisial dr my,sp.ot yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan dengan pelapor t. 
baca juga:miris ketimpangan bikin dirinya maju 
baca juga:batal diusung pilwako palembang, maju pilbup muara enim. alasan hnu mundur dari pan, gabung gerindra
penegasan ini disampaikan ditreskrimum polda sumsel, kombes pol m anwar reksowidjojo,sh,sik melalui kasubdit iv ppa, akbp raswidiarti anggraini,sik, pada sabtu 20 april 2024 siang.
"betul, saat ini kami telah menetapkan my sebagai tersangka kasus dugaan tindak kekerasan seksual dengan pelapor berinisial t. ini setelah dilakukan gelar perkara pada kamis lalu. untuk selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan," ungkap akbp raswidiarti.
ditanya soal informasi sudah tercapainya kata perdamaian antara pelapor dan terlapor dan telah pula dilayangkan surat permohonan agar proses hukum kasus ini dihentikan, raswidiarti menegaskan jika pihaknya baru menerima surat permohonan tersebut. 
baca juga:terima kader dan non-kader
baca juga:cuaca buruk tekan sales truk
"yang pasti silahkan saja diajukan surat tersebut ke pimpinan, itu hak mereka tapi kami tetap berpegang kepada aturan hukum dan tetap melanjutkan proses hukumnya," tegasnya.
(kemas)