Mesir dan PBB Tolak Operasi Militer Israel di Kota Rafah, Jalur Gaza

SUMATERAEKPRES.ID-Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menolak pemindahan warga Palestina dan operasi militer apa pun yang dilakukan oleh Israel di Kota Rafah, Jalur Gaza.

Kedua pemimpin tersebut kembali mengingatkan agar operasi Israel di Rafah tidak menimbulkan konsekuensi destruktif bagi situasi yang sudah demikian mengerikan di kota tersebut, kata kepresidenan Mesir dalam sebuah pernyataan melansir Antara.

Dalam pembicaraan keduanya di Kairo, juga membahas upaya-upaya intensif untuk segera mewujudkan gencatan senjata di Gaza dan memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi orang-orang di daerah yang terkepung itu, imbuh pernyataan tersebut.
 
Presiden Mesir dan sekjen PBB itu  meminta agar kondisi yang kondusif untuk implementasi solusi dua negara diciptakan, menyebutnya sebagai "satu-satunya jalan untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan stabilitas di kawasan tersebut."

BACA JUGA:Donasi Bansos untuk Panti-Palestina

BACA JUGA:Dukung Palestina, Reality Club Mundur dari Festival SXSW di Amerika

Israel  telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan operasi darat skala besar di Rafah, tempat sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina menetap, sebuah langkah yang ditentang secara luas oleh masyarakat internasional.

Di hari yang sama, dalam konferensi pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, sekjen PBB itu menegaskan kembali seruannya agar gencatan senjata kemanusiaan segera dilaksanakan di Gaza, tempat Israel melakukan pengepungan ketat dan melancarkan serangan berat secara terus-menerus terhadap Hamas selama lebih dari lima bulan.

"Inilah saatnya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan," katanya.

Serangan yang terus dilancarkan Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan 32.226 warga Palestina dan melukai 74.518 orang lainnya, menurut informasi terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina yang berbasis di Gaza dalam pernyataannya pada Minggu (24 Maret 2024).

Eskalasi serangan Israel dilakukan sebagai balasan atas serangan yang diluncurkan oleh Hamas yang berkuasa di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu di kota-kota Israel yang berdekatan, dengan sekitar 1.200 warga Israel tewas dan lebih dari 200 orang disandera.

BACA JUGA:Israel Janji Berikan Izin Muslim Palestina Beribadah di Masjid Al-Aqsa di Pekan Pertama Ramadan

BACA JUGA:Misi Tuntas Antarkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina di Gaza, KRI dr Radjiman Pulang ke Tanah Air

 
 "Tidak ada hal yang dapat membenarkan serangan mengerikan yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober, dan tidak ada pula hal yang dapat membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina," kata Guterres dalam konferensi pers pada Sabtu (23 Maret 2024) di sisi Mesir perlintasan perbatasan Rafah, tempat dirinya kembali menyampaikan seruan perdamaian itu.(lia)