Ada Apa? Rekomendasikan Pemilu di Kuala Lumpur Diulang. Ini Penjelasan Bawaslu

Reporter: Martha |

Editor: Martha |

Jumat , 16 Feb 2024 - 23:57

Suasana pemilihan umum di Kuala Lumpur, beberapa hari lalu. Rekomendasi Bawaslu, pemilu di sana akan diulang.-foto: ist-

JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID-Ada banyak masalah dalam Pemilu 2024. Tidak di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Misalnya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Badan Pengawas Pemilu memutuskan untuk tidak mengakui pelaksanaan pemungutan suara di wilayah PPLN Kuala Lumpur. Khususnya untuk yang metode coblosan via pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Oleh karenanya, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengulangi pemungutan suara melalui dua metode tersebut. Apa sebabnya?

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, rekomendasi itu keluar setelah Pengawas Pemilu Kuala Lumpur menilai ada pelanggaran administrasi. Dengan begitu, suara yang telah telah diberikan dinyatakan tidak sah untuk dihitung.

"Rekomendasi Panwas KL menyatakan demikian," kata dia, kemarin. Bagja menuturkan, ada sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemilu KL.

Misalnya ditemukan fakta daftar pemilih yang tidak sempat dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebanyak 88 persen.

Ada juga 18 panitia pemutakhiran data pemilih fiktif hingga terjadi pergeseran jumlah pemilih TPS menjadi KSK.

Kasus lainnya adalah banyak surat suara pos yang tak sampai ke pemilih, adanya pencoblosan oleh petugas, hingga pelaksanaan KSK di sejumlah tempat yang dibubarkan.

Ditambahkan Bagja, akumulasi pelanggaran administrasi tersebut tidak dapat diteruskan. Meski pihak PPLN Kuala Lumpur telah melakukan penghitungan suara, dia meminta dihentikan.

"Karena berpotensi mempengaruhi kemurnian suara," kata dia. Dalam pemilihan ulang metode pos dan KSK, Bawaslu meminta para pemilih yang telah menyalurkan hak suara di TPS didata demi memastikan mereka tidak masuk dalam pemilihan metode Pos dan KSK.

"Menghindari pemilih coblos dua kali," terangnya. Selain kasus di Malaysia, dalam pemantauan kemarin Bawaslu juga menemukan sejumlah kasus lainnya.

Seperti surat suara telah tercoblos di Gunung Putri Bogor hingga tidak ditemukannya surat suara di sebuah TPS di Cimahi.

ada apa? rekomendasikan pemilu di kuala lumpur diulang. ini penjelasan bawaslu                            jakarta,sumateraekspres.id-ada banyak masalah dalam pemilu 2024. tidak di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. misalnya di kuala lumpur, malaysia.
badan pengawas pemilu memutuskan untuk tidak mengakui pelaksanaan pemungutan suara di wilayah ppln kuala lumpur. khususnya untuk yang metode coblosan via pos dan kotak suara keliling (ksk).
oleh karenanya, bawaslu merekomendasikan kpu untuk mengulangi pemungutan suara melalui dua metode tersebut. apa sebabnya?ketua bawaslu ri rahmat bagja mengatakan, rekomendasi itu keluar setelah pengawas pemilu kuala lumpur menilai ada pelanggaran administrasi. dengan begitu, suara yang telah telah diberikan dinyatakan tidak sah untuk dihitung.
baca juga:kapolda pantau rekapitulasi suara 
baca juga:minggu, rekapitulasi di tingkat ppk
"rekomendasi panwas kl menyatakan demikian," kata dia, kemarin. bagja menuturkan, ada sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemilu kl.
misalnya ditemukan fakta daftar pemilih yang tidak sempat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sebanyak 88 persen.ada juga 18 panitia pemutakhiran data pemilih fiktif hingga terjadi pergeseran jumlah pemilih tps menjadi ksk.
kasus lainnya adalah banyak surat suara pos yang tak sampai ke pemilih, adanya pencoblosan oleh petugas, hingga pelaksanaan ksk di sejumlah tempat yang dibubarkan.
baca juga:hasil quick count pemilu 2024: prabowo-gibran unggul satu putaran, pdip jadi oposisi murni?
baca juga:update perolehan suara pileg dpr ri dapil sumsel 2 jumat 16 februari 2024, pukul 14.32 wib
ditambahkan bagja, akumulasi pelanggaran administrasi tersebut tidak dapat diteruskan. meski pihak ppln kuala lumpur telah melakukan penghitungan suara, dia meminta dihentikan.
"karena berpotensi mempengaruhi kemurnian suara," kata dia. dalam pemilihan ulang metode pos dan ksk, bawaslu meminta para pemilih yang telah menyalurkan hak suara di tps didata demi memastikan mereka tidak masuk dalam pemilihan metode pos dan ksk.
"menghindari pemilih coblos dua kali," terangnya. selain kasus di malaysia, dalam pemantauan kemarin bawaslu juga menemukan sejumlah kasus lainnya.
seperti surat suara telah tercoblos di gunung putri bogor hingga tidak ditemukannya surat suara di sebuah tps di cimahi.
baca juga:update perolehan suara pileg dpr ri dapil sumsel 1 jumat 16 februari 2024, pukul 14.32 wib
baca juga:pendatang baru, 2 putri herman deru puncaki perolehan suara dpr ri dan dpd riuntuk jumlah pelanggaran, bawaslu masih dalam proses proses pengumpulan data. "ini baru laporan-laporan cepat," kata bagja. polemik pemungutan suara di luar negeri (ln) juga mencuat dari viralnya video wni yang mengaku tak bisa nyoblos.
muncul video lainnya dari tokyo yang diduga ppln enggan merusak kertas suara yang tak digunakan.  informasi tersebut ramai di media sosial x dengan pengunggah @aryprasetyo85.
dalam cuitannya, ary mengatakan, petugas awalnya menolak untuk merusak kertas suara yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
baca juga:caleg ini protes! real count sementara perolehan suara kpu ri dipertanyakan
baca juga:sirekap bermasalah, ini penjelasan dan solusi kpu ri !!!
karena saksi dan relawan ngotot menuntut surat suara yang sudah tidak berguna dicoret, surat suara tersebut akhirnya dicoret oleh panitia.
tindakan ini harus dilakukan agar surat suara tersebut tidak bisa digunakan secara illegal dengan tujuan menambah suara paslon tertentu.
namun, hal itu ditampik ketua ppln tokyo dina faoziah. ia menjelaskan, ketika pemungutan suara berlangsung minggu (11/2) lalu, jumlah surat suara yang tersisa di tpsln 2 tokyo tinggal sedikit.
sementara antrean pemilih masih panjang. atas saran panwaslu ln tokyo, ppln tokyo akhirnya menyediakan surat suara pemilu presiden-wakil presiden (ppwp) dan dpr ri dari surat suara yang kembali (return to sender) dari metode pos ke tpsln 2 tokyo sesuai jumlah pemilih dptb.
baca juga:prabowo masih memimpin perolehan suara presiden di oki, server error kpu koordinasi dengan kpu ri 
baca juga:data sementara real count kpu, prabowo-gibran raih 74,72 persen suara di oku timur, tkd sebut lebihi target
namun, saat pemungutan suara berakhir, surat suara tambahan ppwp dan dpr ri dari motede tersebut tidak digunakan sama sekali karena surat suara dpt dan cadangan 2 persen masih tersedia. menimbang  bahwa surat suara tambahan dari rts pos bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka musyawarah pun dilakukan oleh saksi tpsln 2 tokyo, kppsln tpsln 2 tokyo, dan ppln tokyo.
disaksikan oleh pengawas tps. hingga akhirnya diputuskan surat suara ppwp dan dpr ri tambahan dari rts yang tidak digunakan diberi tanda silang dan disegel di kotak suara terpisah.  ppln tokyo mendukung dan menyetujui keputusan dari musyawarah tersebut.
"video yang beredar menunjukkan pelaksanaan dari keputusan tersebut, tapi dengan narasi yang salah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tegas dia.(*)