Suara Paketan, 3 Caleg Rp450 Ribu, Bawaslu Muba Diminta Usut Tuntas Dugaan Oknum PPK-PPS Tak Netral

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 22 Jan 2024 - 22:09

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – Dugaan ketidaknetralan oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Sumsel jadi rahasia umum. Tapi dianggap kabar burung. Namun kali ini viral, disertai bukti obrolan.

Dua oknum anggota PPK dan seorang oknum PPS di Sekayu, Muba, diduga jadi tim sukses caleg. Mereka terlibat dalam upaya mencarikan suara untuk 3 caleg dalam satu paket (caleg DPR RI, provinsi dan kabupaten). Untuk satu suara yang bersedia memilih 3 caleg itu dihargai Rp450 ribu.

Merasa dirugikan, gabungan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Muba dari daerah pemilihan (dapil) 1 Kecamatan Sekayu beserta puluhan massa menggelar aksi damai ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muba, Senin (22/1).

Massa mendesak Bawaslu Muba untuk menindak tegas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum PPK dan PPS tersebut. Koordinator aksi, Sartoto Waliun, mengatakan, ada sejumlah tuntutan kepada Bawaslu Muba.

Pertama, segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilayangkan oleh para caleg. Kedua, meminta Bawaslu Muba untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu di dapil 1 Kecamatan Sekayu.

"Kami juga minta Bawaslu untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu," ujarnya. Massa juga minta Bawaslu Muba bersama Gakkumdu melakukan pemeriksaan digital terhadap handphone serta laptop oknum PPK dan PPS tersebut.

"Kami minta Bawaslu untuk membongkar dugaan keterlibatan oknum-oknum lainnya, seperti oknum-oknum caleg yang ada dalam chat WhatsApp. Supaya pemiilu di Kabupaten Muba bersih dari politik uang," tegasnya.

Terakhir, minta oknum–oknum caleg yang namanya disebutkan dalam chat WhatsApp turut dipanggil guna dimintai keterangan lebih lanjut. Ketua Bawaslu Muba, Beri Pirmansa mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Saat ini kasus tersebut masih dalam pemeriksaan," ujarnya. Bawaslu Muba akan melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan dua oknum PPK dan satu PPS itu. Beri menegaskan, pihaknya tidak bisa berandai-andai.

Menurutnya, ada 3 jenis pelanggaran pemilu yakni etik, administrasi dan pidana. Untuk kasus 2 oknum PPK dan satu PPS ini, jika terbukti melanggar kode etik, maka Bawaslu akan memberikan surat rekomendasi hasil kajian ke KPU Muba. “Tapi kalau pidana, akan kami serahkan ke Sentra Gakkumdu," imbuhnya.

suara paketan, 3 caleg rp450 ribu, bawaslu muba diminta usut tuntas dugaan oknum ppk-pps tak netral                            sumsel, sumateraekspres.id – dugaan ketidaknetralan oknum panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) di sumsel jadi rahasia umum. tapi dianggap kabar burung. namun kali ini viral, disertai bukti obrolan.
dua oknum anggota ppk dan seorang oknum pps di sekayu, muba, diduga jadi tim sukses caleg. mereka terlibat dalam upaya mencarikan suara untuk 3 caleg dalam satu paket (caleg dpr ri, provinsi dan kabupaten). untuk satu suara yang bersedia memilih 3 caleg itu dihargai rp450 ribu.
merasa dirugikan, gabungan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) dprd muba dari daerah pemilihan (dapil) 1 kecamatan sekayu beserta puluhan massa menggelar aksi damai ke badan pengawas pemilu (bawaslu) muba, senin (22/1).
massa mendesak bawaslu muba untuk menindak tegas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum ppk dan pps tersebut. koordinator aksi, sartoto waliun, mengatakan, ada sejumlah tuntutan kepada bawaslu muba. 
baca juga:siap-siap dievaluasi, kpu lakukan roadshow ke ppk-pps 
baca juga:calon kpps siap ikuti perkembangan teknologi 
pertama, segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilayangkan oleh para caleg. kedua, meminta bawaslu muba untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu di dapil 1 kecamatan sekayu. 
"kami juga minta bawaslu untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum ppk dan pps yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu," ujarnya.  massa juga minta bawaslu muba bersama gakkumdu melakukan pemeriksaan digital terhadap handphone serta laptop oknum ppk dan pps tersebut.
"kami minta bawaslu untuk  membongkar dugaan keterlibatan oknum-oknum lainnya, seperti oknum-oknum caleg yang ada dalam chat whatsapp. supaya pemiilu di kabupaten muba bersih dari politik uang," tegasnya.
terakhir, minta oknum–oknum caleg yang namanya disebutkan dalam chat whatsapp turut dipanggil guna dimintai keterangan lebih lanjut.  ketua bawaslu muba, beri pirmansa mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas.
baca juga:awas, jangan pernah klik apk form pps pemilu 2024 yang menyebar di wa, ternyata seperti ini bahayanya!
baca juga:ubah pengumuman kpps, oknum pps dilaporkan 
“saat ini kasus tersebut masih dalam pemeriksaan," ujarnya. bawaslu muba akan melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan dua oknum ppk dan satu pps itu. beri menegaskan, pihaknya tidak bisa berandai-andai. 
menurutnya, ada 3 jenis pelanggaran pemilu yakni etik, administrasi dan pidana. untuk kasus 2 oknum ppk dan satu pps ini, jika terbukti melanggar kode etik, maka bawaslu akan memberikan surat rekomendasi hasil kajian ke kpu muba. “tapi kalau pidana, akan kami serahkan ke sentra gakkumdu," imbuhnya.
diketahui, beberapa hari terakhir beredar pesan berantai di media sosial. isinya screenshoot percakapan dalam satu grup whatsapp. dalam percakapan tersebut tertera nama f dan s, keduanya ppk kecamatan sekayu. selain itu, ada juga nama so, pps salah satu desa di kecamatan itu.
mereka diduga mendukung caleg tertentu dan mengkondisikan suara untuk satu paket caleg. terdiri dari caleg kabupaten muba dapil sekayu berinisial a, caleg dprd provinsi dapil sumsel 9 kabupaten muba berinisial e, dan caleg dpr ri berinisial uh.
di grup itu tertulis adanya potensi suara yang sudah dikondisikan dari beberapa titik tps yang ada di wilayah kecamatan sekayu untuk tiga caleg itu. uang untuk mendapatkan dukungan satu paket caleg itu sebesar rp450 ribu.
baca juga:kpps kerja tanpa istirahat tak lebih 10 jam
baca juga:empat anggota kpps menolak mundur
diketahui, 2 oknum ppk dan 1 pps itu sudah diperiksa bawaslu muba. hal itu diungkap komisioner bawaslu muba divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, rico roberto sh mh cmed.
bahkan, 2 oknum ppk itu sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke kpu dan bawaslu. “kami sudah menerima surat pengunduran diri keduanya. kami sudah jelaskan, silakan dikirimkan ke kpu saja,” tegasnya.
ketua bawaslu sumsel, kurniawan spd mengatakan, sudah mendapatkan informasi itu
“benar kita sudah menerima laporannya. sekarang tengah ditangani bawaslu muba. saat ini masih dalam proses," tegasnya.
 terpisah, ketua kpu muba, m sigid nugroho membenarkan dya oknum ppk tersebut mengajukan pengunduran diri.   "surat pengunduran diri mereka sudah kami terima, tapi pengunduran diri mereka tidak bisa langsung, karena ada aturan, tata kerja dan mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan pkpu 67 tahun 2023. ada mekanisme internal," jelasnya. 
terkait dugaan ketidaknetralan tersebut, sigid mengatakan jika terbukti ini tentu sangat memalukan dan mencoreng nama baik lembaga. "untuk itu, kami akan melakukan penyelidikan secara internal terhadap ppk dan pps yang terlibat dalam pesan whatsapp yang viral tersebut. jika terbukit ini bisa masuk dalam ranah pidana dan etik," tandasnya.
baca juga:perekrutan kpps menuai masalah
baca juga:viral dugaan pelajar jadi korban pelecehan, pihak sekolah: jangan beri tahu orang tua
di lahat, sudah ada oknum ppk yang dicopot karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik, melanggar sumpah dan janji serta pakta integritas. pelanggarannya berupa memfasilitasi seorang caleg dapil iii lahat. 
barang buktinya ada berupa rekaman. "sudah diberhentikan secara tetap karena melanggar," kata ketua kpu lahat, eka pitra spd mpd didampingi komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sdm, eva metriani  se.
terpisah, komisioner bawaslu muratara, farlin ardian, menegaskan belum ada laporan penyelenggara pemilu maupun asn yang dilaporkan ikut terlibat politik praktis.  "tapi kalau laporan pelanggaran admimitrasi saat ikut perekrutan kemarin, memang ada 3 orang dan sudah kami sampaikan rekomendasinya ke kpu muratara," kata dia.
sedangkan  kpu kota prabumulih dalam waktu dekat akan roadshow ke ppk dan pps. “kami ingatkan mereka untuk bekerja maksimal, sesuai aturan, dan jaga netralitas,” kata ketua kpu prabumulih, martadinata.(kur/gti/zul/chy)