MUBA, SUMATERAEKSPRES.ID - Di Tahun Anggaran (TA) 2024 ini Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud melakukan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola pengadaan barang dan jasa PBJ yang baik.

Apriyadi dengan meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang dalam kesempatan ini mendatangi langsung Kantor LKPP RI di Jakarta, Jumat (12/1). 

"Kunjungan kerja (kunker) ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin  kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus  hambatan yang akan muncul dikemudian hari," ungkap Apriyadi Mahmud. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama mengenai komitmen Pemkab Muba untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

BACA JUGA:Kunker ke OKU Timur, Kajati Sumsel Beri Penekanan Ini Pada Jaksa dalam Pemilu 2024!

BACA JUGA:Kunker ke Polres Lahat, Kapolda Sampaikan Tiga Poin Ini

"Kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "Good Governance and Clean Government, dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas Apriyadi

Ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat. 

"Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.

Apriyadi juga meminta kepada LKPP RI agar  memberikan dukungan pendampingan tata kelola PBJ yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.

BACA JUGA:Kunker 3 Hari di Bumi Sriwijaya, Hal Ini Yang Bakal Dilakukan Wakapolri

BACA JUGA:Kunker ke OKUT, Agus Fatoni Dapat Gelar Sultan Mangku Keresidenan. Ini Artinya!

"Mudah-mudahan Muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara Pemkab Muba dengan LKPP," ungkapnya.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta didampingi Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Fendy Dharma Saputra merespon positif inisiatip bupati Muba dalam percepatan pembangunan dapat memenuhi target dan jika diperlukan tim LKPP siap dampingi.