OGAN ILIR, SUMATERAEKSPRES.ID - Video dugaan keberpihakan seorang Kepala Desa (Kades) terhadap seorang Calon Legislatif (Caleg) tertentu atau tak netral di Rambang Kuang semakin  viral di dunia media sosial (Medsos).

Video yang menggambarkan dugaan keberpihakan kades tersebut mulai tersebar luas melalui sejumlah akun Instagram, di antaranya @sumselreceh dan @beritaonlineplg. Bahkan memantik reaksi peda netizen. 

Setelah video kades itu diposting, respons dari netizen pun mengalir deras, menciptakan gelombang diskusi dan tuntutan untuk tindakan tegas terhadap Kades Rambang Kuang yang diduga tidak netral tersebut.

Seorang netizen yang menggunakan akun @irvan_097 mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dengan menyoroti pentingnya netralitas seorang Kades.

BACA JUGA:Pak Bupati! Pengamat Tegaskan Kades Tak Netral Bisa Kena Sanksi Berat, Ini Alasannya

BACA JUGA:Bagindo: Jabatan Kades Melekat, Ranah Pidana, Bupati Ogan Ilir Harus Tegas

"Bahaya kalau sudah ikut-ikutan, seharusnya menjaga netralitas," tulis akun tersebut, mencerminkan keprihatinan akan dampak yang bisa timbul akibat video sikap tidak netral dari kades.

Selain itu, ada juga suara yang menuntut sanksi keras terhadap Kades yang terlibat dalam kontroversi ini. Akun @ynasa_arii dengan tegas menyatakan, "Na na nah harus diberi sanksi," menunjukkan desakan untuk menegakkan aturan dan memberikan hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan netralitas.

Akun instagram lainnya @plglipp juga posting video tersebut. Bahkan ada yang meminta jabatanya kades itu dicopot. "Copot jaabatanya," tulis akun Ibnu_Djufri.

Kontroversi ini kini menjadi sorotan utama di jagat maya, memperlihatkan betapa pentingnya netralitas seorang kepala desa dalam konteks pesta demokrasi.

Dengan respons yang bervariasi dari netizen, harapannya adalah agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Rambang Kuang.

Berita sebelumnya, Seorang pengamat politik Sumsel Bagindo Togar, menegaskan bahwa video yang telah menjadi viral seharusnya menjadi bukti yang cukup jelas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pengawas Kehormatan (Gakkumdu) untuk mengambil langkah tegas terkait dugaan ketidaknetralan kades tersebut.

"Dalam video tersebut, bukti sudah terang benderang. Tinggal datangi, tanya, dan periksa. Tidak perlu waktu lama," ujar Bagindo.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi seorang kades untuk memihak salah satu caleg atau tidak netral, kendati bukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).