Rawan Konflik di Beberapa Daerah, Pilkades Serentak Tetap Lanjut Sesuai Jadwal

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Meskipun ada sejumlah daerah pedesaan yang dianggap rawan konflik, Pemerintah Daerah tetap bertekad untuk melanjutkan proses pemilihan kepala Desa (pilkades) secara serentak di Kabupaten Muratara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, H. Alfirmansyah Karim, pada Senin (11/9). Dalam waktu dekat, 25 Desa di Kabupaten Muratara akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2023. Asisten I Pemda Muratara, yang juga merupakan Ketua Panitia Kabupaten, H. Alfirmansyah Karim, menegaskan bahwa proses Pilkades serentak akan berlangsung sesuai dengan jadwal ada. "Memang ada beberapa daerah yang sepertinya rawan, namun kami akan tetap melaksanakan tahapan Pilkades sesuai jadwal," katanya. BACA JUGA : Pantau Pilkades dengan Sistem E-Voting di Empat Desa, Bupati Ingatkan Hal Ini Beberapa daerah yang rawan mengalami gesekan selama Pilkades, seperti Desa Beani, Rawas Ilir, Desa Embacang, Karang Jaya, Desa Pangkalan di Rawas Ulu, dan Desa Karang Anyar, kecamatan Rupit. H. Alfirmansyah menghimbau agar masyarakat dan Bakal Calon Kepala Desa yang ikut dalam kontestasi Pilkades dapat mengedepankan semangat kebersamaan. "Kita harus tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing," tegasnya. BACA JUGA : Informasi Penting Bagi Pemerintah Desa, Ada Imbauan Penting dari DPMD Terkait Dana Desa Menurutnya, jika terjadi permasalahan selama pelaksanaan Pilkades serentak. Maka penyelesaian permasalahan tersebut harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Novri, seorang warga Kabupaten Muratara, menganggap bahwa pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023 ini akan menimbulkan gesekan dan pembelahan karakter di tengah masyarakat. "Belum mulai pemilihan saja tensi sudah tinggi. Semoga tetap aman dan terkendali," ujarnya. Menurutnya, situasi Pilkades di Muratara dan daerah lainnya menjadi panas karena adanya sejumlah kepentingan yang secara tidak langsung terlibat dalam agenda Pilkades.