Target Aset Tanah Tersertifikasi 100 Persen

PALEMBANG - PT PLN (Persero) menargetkan seluruh aset tanah negara milik PLN segera rampung tersertifikasi di tahun 2024. Ini untuk menjamin dan mengamankan aset infrastruktur ketenagalistrikan PLN serta mempunyai alas hak dan dasar hukum yang kuat. Demi mendukung itu, PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional se-Sumatera di Ballroom Novotel Palembang, Selasa (15/8). EVP Legal Asset Properti dan Perizinan Terintegrasi PLN, Lindasari Hendayani menyampaikan sertifikasi ini bertujuan mengamankan aset negara yang diberikan kewenangannya kepada PT PLN (Persero).

"Dari kesepakatan ini, kami yang semula hanya 30 persen aset tanah tersertifikasi di 2019. Kini setelah berjalan empat tahun telah mencapai 77 persen atau ekuivalen 82.000 persil aset tanah PLN tersertifikasi dari 106.000 persil aset tanah yang dibantu BPN," ujar Lindasari.

Sedangkan untuk aset tanah PLN di Pulau Sumatera, pada semester I 2023, dari total 5.836 persil aset tanah. Di antaranya sudah sekitar 1.200 persil aset tanah PLN yang tersertifikasi. "Harapan kami sesuai arahan Pak Menteri di tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, semua sudah terpenuhi 100 persen aset tanah PLN tersertifikasi," tukasnya. Menurut Lindasari, nyata sekali dukungan yang diberikan Kementerian ATR/BPN dalam membantu PLN. Karena banyak aset-aset PLN yang letaknya di gunung hingga dalam hutan yang cukup sulit dijangkau. Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/ BPN, Dr Supardy Marbun SH MHum menyebut Kementerian ATR BPN mencanangkan tahun 2024- 2025 akan melaksanakan pendaftaran tahunan. "Pendaftaran tahunan ini kuotanya 126 juta bidang tanah, salah satunya aset milik Pemerintah termasuk BUMN akan didaftarkan dalam sertifikasi. Kerjasama mulai 2019 yang telah dilakukan PLN juga akan memudahkan kami melakukan pensertifikatan tanah. Sehingga didapatkan kepastian dan perlindungan hukum," ungkap Supardy. Terbentuknya MoU dan kerja sama ini maka hal-hal yang dituangkan dapat dilaksanakan Kakanwil dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Indonesia. "Tadi ibu Linda mengatakan ada 77 persen tahun ini, tahun 2024 nanti 100 persen aset tanah PLN dengan segala jenis permasalahannya dapat kita tangani dan terbitkan sertifikatnya," jelasnya. Sejauh ini tak ada kendala berarti yang pihaknya temukan. Namun nota kesepakatan yang dibuat akan memudahkan kedua belah pihak. Kementerian ATR/BPN jadi lebih mengetahui karakter permasalahan tanah-tanah PLN di seluruh Indonesia.

"Dengan dituangkannya MoU perjanjian kerjasama, PLN akan memberikan data fisik dan yuridis untuk mendukung penerbitan aset-aset PLN di seluruh Indonesia," terangnya.

GM PLN UIP Sumbagsel, Wahidin menyampaikan PLN UIP Sumbagsel punya tugas pokok sebagai penyedia pembangunan infrastruktur listrik. Sehingga, sangat bersentuhan dalam aset-aset pertanahan dalam pembangunan transmisi, gardu induk dan lainnya. "Kami memiliki 5.994 persil aset tanah yang tersebar di 5 provinsi. Sejauh ini, 3.836 persil atau 64 persen diantaranya sudah tersertifikasi. Diharapkan sisanya dapat 100 persen tersertifikasi di tahun 2024 mendatang," pungkasnya. (dik/fad)