Mantan Pengurus PSI Palembang Pindah ke PDIP

PALEMBANG - Sejumlah mantan pengurus beserta kader yang dipecat dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palembang ramai-ramai bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumsel.

“Benar saya sudah bergabung dengan PDI Perjuangan Provinsi Sumsel. Yang jelas sejauh ini kami konsen bergabung serta membesarkan PDI Perjuangan di Provinsi Sumsel,” ujar mantan Ketua DPD PSI Kota Palembang, Toni, kepada koran ini, kemarin (31/7).

Dijelaskannya, perpindahan tersebut diikuti seluruh pengurus PSI Kota Palembang yang telah dipecat. “Kita gabung ke PDIP. Kalau kader yang keluar dari PSI rata-rata ikut semua (ke PDIP), kalau untuk sekarang yang sudah mendaftar ada sekitar ratusan orang. Sejauh ini sedang dibuat kartu tanda anggota (KTA),” kata Toni. Lantas mengapa memilih PDI Perjuangan sebagai pelabuhan akhirnya? “Terus terang kami menemukan kecocokan dan merasa nyaman dengan partai besutan Ketum PDIP Megawati,” jelasnya. Selain itu, adanya komunikasi yang terjalin baik dengan Ketua DPD PDIP Sumsel. “Sehingga kami merasa sebagai politisi muda kami bisa berkembang,” akuinya. Kemudian, dalam tubuh di PDIP ada banyak tokoh-tokoh besar pemimpin nasional seperti pendiri bangsa Bung Karno, kemudian Megawati, Presiden Jokowi dan calon presiden Ganjar Pranowo. “Kami merasa calon pengkaderan di PDIP ini bagus untuk para calon-calon di masa depan,” jelasnya. Sementara itu, Bendahara DPD PDIP Sumsel Yudha Rinaldi, mengakui jika mantan Ketua DPD PSI Palembang, Toni bergabung dengan partai mereka (PDIP). “Benar, Toni sudah mengantongi KTA. Dia sudah gabung seminggu yang lalu,” katanya. Yudha mengatakan PDIP adalah partai yang terbuka dan menerima siapa saja yang ingin bergabung. “Mungkin itu pilihan politiknya (gabung PDIP). PDIP ini partai terbuka tidak hanya dari PSI saja, dari mana saja kalau ingin bergabung silahkan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPW PSI Sumsel Hermanto tidak mempermasalahkan mantan Ketua DPD PSI Palembang Toni beserta pengurus lainnya pindah ke partai lain. “Partai kita tidak menerima orang-orang yang meminta mahar kepada bakal calon legislatif (bacaleg)-nya,” tuturnya.

Ia juga mempersilakan mantan pengurus PSI Kota Palembang yang dipecat untuk memilih partai lain. “Silahkan saja dia punya hak, yang jelas dia(Toni) dipecat dari PSI karena minta mahar dengan bacaleg. Karena jargon PSI itu jelas anti korupsi, kalau dia minta mahar itu cikal bakal dari korupsi,” kata dia. Hermanto mengatakan, jika dari awal sudah meminta mahar, bagaimana nantinya jika dia menjadi anggota DPR menegur orang yang melakukan korupsi, sementara dia ketika menjadi ketua partai saja meminta mahar kepada bacaleg. “Bagaimana dia mau menegur orang korupsi, jika dia jadi anggota DPR, dia saja sebagai ketua partai sudah meminta mahar para caleg,” ujarnya. Hermanto kembali menegaskan jika Ketua DPD PSI Palembang bukan mengundurkan diri, tapi dia dipecat dari partai jauh sebelum mengundurkan diri. (iol)