BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID-Rencana lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin nampaknya tidak bakal terealisasi pada 2025 ini. Hal itu setelah beredar informasi bahwa anggaran lelang jabatan untuk sembilan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Banyuasin tidak tersedia alias tidak ada dana.

“Kemungkinan ditunda tahun depan lelangnya, karena tidak ada anggaran,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Untuk sementara waktu, sembilan OPD tersebut masih diisi oleh pelaksana tugas kepala dinas terkait hingga pelaksanaan lelang jabatan dilakukan oleh Pemkab Banyuasin. Informasinya, sembari menunggu lelang jabatan, Pemkab Banyuasin akan melaksanakan Ujian Kompetensi (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin bagi pejabat eselon II.

“Sehingga ada pejabat yang bergeser,” terangnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Untuk Institusi (Amunisi) Banyuasin, Efriadi, berharap Pemkab Banyuasin melaksanakan seleksi atau lelang jabatan dengan transparan dan profesional.

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Segera Gelar Asesmen dan Lelang Jabatan Terbuka untuk 10 Posisi Strategis

BACA JUGA:Pengumuman Lelang Jabatan di Pemkab Banyuasin Molor, Begini Penjelasan Sekda!

“Sehingga, pejabat yang mengisi posisi OPD itu merupakan yang terbaik dan dapat mewujudkan Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin, Izro Maita, saat dikonfirmasi membantah kabar tidak adanya anggaran untuk lelang jabatan tersebut.

“Kalau anggaran (giat lelang jabatan) insyaallah ada, walaupun minim. Saat ini masih dievaluasi terkait persiapannya,” ujarnya.

Namun, apakah lelang jabatan itu tetap dilaksanakan pada 2025 ini atau diundur ke 2026 mendatang, Izro Maita enggan berkomentar lebih lanjut.

Diketahui, sembilan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat ini mengalami kekosongan. Jabatan tersebut antara lain di Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satpol PP dan Damkar, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kekosongan tersebut disebabkan oleh adanya pejabat yang pensiun serta mutasi setelah pelantikan pejabat eselon II Pemkab Banyuasin oleh Bupati Banyuasin beberapa waktu lalu.