Ribuan Warga 32 Desa di Kabupaten Lahat Gelar Aksi Damai Tolak Perpanjangan HGU Perusahaan Sawit

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 02 Oct 2025 - 18:28

Ribuan warga dari 32 desa di Lahat turun aksi damai menolak perpanjangan HGU perusahaan sawit dan menuntut lahan dikembalikan kepada negara. Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id--

Azvin Prayogi dari BPN Lahat menegaskan bahwa perpanjangan HGU hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan “clear and clean” antara masyarakat dan perusahaan.

Sekretaris Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, Ariyanti, menambahkan bahwa kewajiban plasma dapat digantikan dengan program bantuan FPKM sesuai Permentan No. 18 Tahun 2021.

Selanjutnya, Firman Yudiansyah (Kabid PBB P2 Bapenda Kab Lahat) mengatakan antara lain.

Terkait pajak untuk perkebunan dikelola oleh pusat, daerah dari BPHTPB pada saat pengukuran HGU, sebelum diterbitkan HGU perusahaan wajib BPHTPB.

PBB P3 tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah. Namun Pemerintah Daerah hanya menerima dari Pemerintah Pusat.

Lalu, Agus Suharto (Manajer Kontrol PT SMS) mengatakan. Pada prinsipnya usaha dilakukan atas dasar izin, meksipun diakui HGU telah habis. Namun saat ini masih proses pengajuan perpanjangan HGU.

Pihaknya menilai kegiatan peerusahaan selama proses perpanjangan HGU meskipun belum terbit, telah menjadi dasar untuk melakukan aktivitas perusahaan.

Terkait permintaan perpanjangan HGU, kami berpatokan dengan regulasi dan aturan yang ada.

Dimana diatur plasma dibangun diluar HGU, namun apabila tidak ada lagi lahan maka dapat diajukan FPKM. Dimana nilainya sesuai aturan yang berlaku.

Terkait lahan yang bersengketa, pihaknya meminta perwakilan akan menemui manajer terkait saat ini.

ribuan warga 32 desa di kabupaten lahat gelar aksi damai tolak perpanjangan hgu perusahaan sawit                            lahat, sumateraekspres.id - sekitar 3000 warga dari 32 desa di enam kecamatan, yakni kikim area dan gumay talang, kabupaten lahat, sumatera selatan, menggelar aksi damai di gerbang utama pt sms, desa sungai laru, kecamatan kikim tengah, kamis (2/10).
massa menuntut pencabutan dan penolakan perpanjangan hak guna usaha (hgu) terhadap beberapa perusahaan kelapa sawit, antara lain pt sms, pt tsp, pt pcm, dan pt at.
koordinator aksi, herman efendi se, menyampaikan bahwa hgu pt sms sudah habis masa berlakunya sejak 31 desember 2023, sedangkan hgu pt tsp dan pt pcm akan habis pada akhir tahun 2025. pt at bahkan disebut tidak memiliki hgu, hanya mengandalkan izin prinsip yang sudah berakhir.
baca juga:hari pertama uji coba one way simpang golf-simpang patal terjadi penumpukan di beberapa ruas jalan
baca juga:dinas perkim sumsel dukung percepatan program tiga juta unit rumah dari pemerintah pusat
masyarakat menuntut agar lahan-lahan tersebut dikembalikan kepada negara kesatuan republik indonesia (nkri) sesuai amanat uud 1945 pasal 33 serta peraturan perundangan lainnya.
aksi damai ini juga menyoroti dugaan ketidakadilan pengelolaan lahan yang merugikan warga karena lahan pertanian mereka dirampas dan pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan tidak dilakukan.
herman effendi menegaskan bahwa pt sms belum memenuhi kewajiban plasma 20% lahan untuk masyarakat, sehingga perpanjangan hgu tidak dapat diterima.
baca juga:saya dengar suara bruk…kaget lihat ada orang di kolong bus
baca juga:tahap ii kasus pasar cinde, kejati sebut kerugian negara rp137 miliar lebih
perwakilan forum kepala desa kikim barat, bostandi, menambahkan bahwa mediasi sebelumnya tidak membuahkan hasil, dan mempertanyakan kejelasan pembayaran pajak perusahaan selama masa hgu habis.
kapolres kabupaten lahat, akbp novi edyanto, menyatakan pihaknya akan memfasilitasi mediasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah agar tercapai solusi yang adil dan kondusif.
pemerintah daerah, melalui asisten i setda kabupaten lahat, rudi thamrin, menjelaskan bahwa mereka hanya berperan sebagai mediator dan akan berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional (bpn) dan kementerian atr/bpn untuk langkah selanjutnya.
baca juga:puluhan pasang pengantin isbat nikah jalani resepsi di hotel dengan senyum sumringah 
baca juga:bertekad pertahankan predikat palembang kota peduli ham, ini yang dilakukan pemkot palembang 
azvin prayogi dari bpn lahat menegaskan bahwa perpanjangan hgu hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan “clear and clean” antara masyarakat dan perusahaan. 
sekretaris kepala dinas perkebunan kabupaten lahat, ariyanti, menambahkan bahwa kewajiban plasma dapat digantikan dengan program bantuan fpkm sesuai permentan no. 18 tahun 2021.
selanjutnya, firman yudiansyah (kabid pbb p2 bapenda kab lahat) mengatakan antara lain.
baca juga:saat visum ketahuan hamil 17 minggu, kisah pilu anak korban asusila ayah tiri di oku selatan
baca juga:anugerah batanghari sembilan 2025 kembali digelar, ini kategori penerimanya 
terkait pajak untuk perkebunan dikelola oleh pusat, daerah dari bphtpb pada saat pengukuran hgu, sebelum diterbitkan hgu perusahaan wajib bphtpb.
pbb p3 tidak dikelola oleh pemerintah daerah. namun pemerintah daerah hanya menerima dari pemerintah pusat.
 lalu,  agus suharto (manajer kontrol pt sms) mengatakan. pada prinsipnya usaha dilakukan atas dasar izin, meksipun diakui hgu telah habis. namun saat ini masih proses pengajuan perpanjangan hgu.
pihaknya menilai kegiatan peerusahaan selama proses perpanjangan hgu meskipun belum terbit, telah menjadi dasar untuk melakukan aktivitas perusahaan.
terkait permintaan perpanjangan hgu, kami berpatokan dengan regulasi dan aturan yang ada.
baca juga:tiga mantan pejabat dishub banyuasin dituntut sama 3 tahun, denda-subsider berbeda 
baca juga:anugerah batanghari sembilan 2025 kembali digelar, ini kategori penerimanya 
dimana diatur plasma dibangun diluar hgu,  namun apabila tidak ada lagi lahan maka dapat diajukan fpkm. dimana nilainya sesuai aturan yang berlaku.
terkait lahan yang bersengketa, pihaknya meminta perwakilan akan menemui manajer terkait saat ini. 
sebelum dilakukan replanting, perusahaan pasti mengajukan izin. namun selama koordinasi dengan pihak kades, masih terkendala terkait plasma didalam hgu, hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
baca juga:sukarela diapresiasi, tertangkap diproses, polres prabumulih terima penyerahan 2 senpi rakitan laras panjang
baca juga:kemen pppa perkuat perlindungan anak daring lewat implementasi perpres 87/2025
masyarakat memberi batas waktu satu bulan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan resmi dan siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika tidak ada tindak lanjut.(