Pemkab OKI Tindak Lanjut Aksi Warga Pedamaran Terkait Penutupan Parit Gajah oleh PT Martimbang Jaya

Reporter: Hendro |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 29 Jul 2025 - 12:47

Ratusan warga Desa Pedamaran 5 dan 6 bersama LSM Libra Indonesia melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (29/7).-Foto: IST-

Masyarakat juga menyoroti sikap pasif kepala desa setempat dari Pedamaran 5, Pedamaran 6, dan Burnai Timur, yang selama 14 tahun tidak mengambil langkah penyelesaian terhadap persoalan ini.

Tuntutan Investigasi dan Sanksi

Masyarakat mendesak Pemkab OKI untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas lahan, izin lingkungan, dan keberadaan akses jalan yang tertutup. Mereka juga meminta agar masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut.

Selain itu, mereka menuntut sanksi tegas terhadap PT Martimbang Jaya Utama bila terbukti melanggar hukum.

Kapolsek Pedamaran, Iptu Indra Gunawan, menyatakan siap mengawal proses mediasi agar tidak terjadi konflik. Ia juga meminta kehadiran pihak perusahaan dalam pertemuan mediasi nantinya.

"Masalah ini tidak akan selesai kalau pihak perusahaan tidak mau hadir. Kita butuh keterbukaan untuk mencari solusi bersama," tegasnya.

pemkab oki tindak lanjut aksi warga pedamaran terkait penutupan parit gajah oleh pt martimbang jaya                            kayuagung , sumateraekspres.id – ratusan warga desa pedamaran 5 dan 6 bersama lsm libra indonesia melakukan aksi damai di depan kantor bupati ogan komering ilir (oki), selasa (29/7).
mereka menuntut pemkab oki dan dprd segera memfasilitasi pembukaan akses parit gajah yang diduga ditutup oleh pt martimbang jaya utama.
menanggapi aksi tersebut, sekretaris daerah oki, h. asmar wijaya, yang hadir didampingi asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, h. alamsyah, menyatakan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lokasi pada kamis (31/7).
"kami mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai dan melalui jalur resmi. pemkab akan meninjau langsung agar mendapat informasi dari semua pihak," ujar asmar.
baca juga:bhayangkari polda sumsel curi perhatian di bazar nasional, kapolri puji semangat kemandirian ekonomi
baca juga:genesis gv80 2026 hadir lebih gagah, mewah, dan canggih dengan harga mulai rp950 jutaan, ni
asmar menegaskan, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan dan mempertemukan kedua belah pihak agar permasalahan dapat segera diselesaikan.
warga kehilangan akses perkebunan
dedi, warga pedamaran 6, mengeluhkan dampak penutupan akses jalan oleh perusahaan. ia mengaku tidak bisa memanen hasil kebun sawit dan karet karena jalur ke kebunnya berada di belakang area perusahaan.
"sebelumnya kami bisa lewat dengan bebas. sekarang, untuk membawa sawit saja kami harus bayar tukang ojek hingga rp30 ribu. ini sungguh memberatkan," ungkapnya.
baca juga:warga sumsel diminta waspada cuaca ekstrem rabu 30 juli 2025, potensi hujan petir sore-malam
baca juga:dua spesialis curanmor diringkus, dua lainnya masih diburu polisi
sementara itu, tambunan, pemilik lahan terdampak, menambahkan bahwa sejak awal ia telah meminta perusahaan membuka jalan demi akses masyarakat, namun hingga kini tak ada kejelasan.
tuntutan tegas dari lsm dan masyarakat
siti aisyah, koordinator lsm libra indonesia, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras penutupan akses tersebut. ia menyebut ada sekitar 20 hektare lahan masyarakat yang diduga telah diserobot oleh perusahaan.
"kalau pemerintah tidak bertindak, kami akan ambil langkah sendiri. ini bukan hanya soal akses jalan, tapi tentang hak masyarakat yang telah dilanggar," katanya.
masyarakat juga menyoroti sikap pasif kepala desa setempat dari pedamaran 5, pedamaran 6, dan burnai timur, yang selama 14 tahun tidak mengambil langkah penyelesaian terhadap persoalan ini.
tuntutan investigasi dan sanksi
masyarakat mendesak pemkab oki untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas lahan, izin lingkungan, dan keberadaan akses jalan yang tertutup. mereka juga meminta agar masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut.
selain itu, mereka menuntut sanksi tegas terhadap pt martimbang jaya utama bila terbukti melanggar hukum.
kapolsek pedamaran, iptu indra gunawan, menyatakan siap mengawal proses mediasi agar tidak terjadi konflik. ia juga meminta kehadiran pihak perusahaan dalam pertemuan mediasi nantinya.
"masalah ini tidak akan selesai kalau pihak perusahaan tidak mau hadir. kita butuh keterbukaan untuk mencari solusi bersama," tegasnya.