MUARA ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID - Kondisi ruas jalan nasional mulai dari Tanjung Enim hingga simpang Muara Meo Tanjung Agung, rusak parah alias babak belur. Buruknya kondisi jalan tersebut memantik kekecewaan warga dan wakil rakyat di daerah. 

"Seperti kita lihat dan dirasakan bersama kondisi jalan nasional mulai dari Tanjung Enim sampai Simpang Meo sudah babak belur. Sementara pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan tutup mata," tegas Kasman, anggota DPRD Muara Enim dari Frakasi Nasdem, Kamis (19/6).

Dirinya mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menangani kerusakan tersebut yang dinilai membahayakan dan merugikan masyarakat.

Dikatakannya, jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalingtengsum) merupakan akses utama yang dilalui kendaraan angkutan batu bara bertonase tinggi. Akibat intensitas kendaraan berat tersebut.

Sebab sebagian besar permukaan jalan dipenuhi lubang dan mengalami kerusakan berat yang tak kunjung diperbaiki. "Tanggapan pemerintah pusat sangat lambat. Kami di daerah hanya menerima dampaknya," ujarnya.

BACA JUGA:Jalan Rusak Parah Hambat Ekonomi Warga Dua Desa di Musi Rawas

BACA JUGA:Rawan Kecelakaan, Polres Mura-Warga Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

Dirinya menilai persoalan ini adalah cerminan dari ketimpangan struktural dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Ia menyoroti bagaimana pemerintah pusat kerap kali memusatkan perhatian pada wilayah strategis nasional, namun mengabaikan  daerah penghasil sumber daya alam seperti Muara Enim.

"Batu bara ini hasil bumi Muara Enim, tapi yang menikmati keuntungannya justru di pusat. Sementara kita  di daerah mengalami kemacetan, polusi, jalan rusak, dan dampak kesehatan masyarakat yang makin memburuk," lanjutnya.

Kasman juga menyinggung bahwa kontribusi besar Kabupaten Muara Enim dalam sektor energi nasional tidak diimbangi dengan proporsi anggaran dan perhatian pembangunan dari pusat. Ketimpangan ini, kata dia, telah berlangsung lama dan membuat daerah seperti Muara Enim terjebak dalam siklus ketergantungan.

"Ini soal keadilan, pemerintah pusat memiliki wewenang dan anggaran harus segera bertindak atas dampak langsung dari aktivitas ekonomi yang menopang negara," ujarnya tegas.

Kondisi dan situasi ini menimbulkan ironi. Dimana daerah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional harus menanggung beban kerusakan infrastruktur, tanpa diberi kuasa atau anggaran untuk memperbaikinya.

BACA JUGA:Jalan Rusak Parah di Jalinteng Sekayu–Lubuk Linggau, Truk Terbalik dan Lalu Lintas Lumpuh

BACA JUGA:Lega, Gubernur Janji Perbaiki Jalan Rusak di Empat Lawang