JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten OKU Timur terus mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, MT, MM menemui langsung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia, Prof Yusril Ihza Mahendra, Rabu (14/5). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati yang akrab disapa Enos itu menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pusat.

Audiensi ini membahas dua persoalan strategis, permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru. Enos memaparkan bahwa sejak tahun 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru. Bahkan pada 2023, sertifikat tanah resmi diterbitkan. Namun hingga kini, pembangunan fisiknya belum juga dimulai akibat keterbatasan anggaran daerah. “Anggaran daerah kami terbatas. Maka kami memohon perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat.

Pembangunan lapas ini penting bukan hanya sebagai infrastruktur, tapi juga untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan memadai,” ujar Enos kepada Menko Kumham Imipas. Ia mengungkapkan bahwa kondisi lapas yang ada saat ini sudah sangat padat dan tidak lagi representatif, baik dari sisi keamanan maupun layanan rehabilitasi bagi warga binaan.

BACA JUGA:H Arlan Dorong Inovasi Pelayanan Publik Lebih Baik, Hadiri Apeksi di Surabaya

BACA JUGA:Bukti Komitmen Pelayanan Publik Berkualitas, Dukcapil Raih Penghargaan 'Sangat Baik' Kemenpan RB

Selain itu, Enos juga menekankan pentingnya peningkatan layanan keimigrasian. Ia mengungkapkan bahwa warga OKU Timur harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus paspor, termasuk para jemaah calon haji dan umrah. “Kami usulkan agar layanan paspor dapat tersedia di Mall Pelayanan Publik OKU Timur. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses layanan imigrasi dengan mudah, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan,” katanya. 

Enos menambahkan, kehadiran layanan paspor di MPP akan memberi dampak besar, tak hanya untuk keperluan ibadah, tapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, dan perjalanan ke luar negeri lainnya. Melalui pertemuan ini, Enos berharap dua agenda penting tersebut dapat menjadi prioritas nasional dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. “Kami ingin menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam aspek pelayanan dasar yang adil dan merata,” tutupnya.