Banyuasin Alihkan Honorer Non Database ke Sistem Outsourcing

Reporter: Akda |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 18 Mar 2025 - 16:49

Pemerintah Kabupaten Banyuasin alihkan honorer non-database ke sistem outsourcing, memastikan mereka tetap bekerja melalui perjanjian jasa pekerja. Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

Kebijakan tersebut merujuk pada dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP-PK), serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017.

"Dasar hukum ini memberikan landasan kuat bagi perubahan ini," tambahnya.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 yang terbit pada 12 Desember 2024, serta Surat Bupati Banyuasin Nomor: 1/2025 pada 22 Januari 2025 mengenai penganggaran gaji untuk Pegawai Non-ASN.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer non-database di Kabupaten Banyuasin.

banyuasin alihkan honorer non database ke sistem outsourcing                            banyuasin, sumateraekspres.id - pemerintah kabupaten banyuasin melalui sekretaris daerah, erwin ibrahim, mengumumkan kebijakan terbaru terkait honorer non-database. 
pada selasa (18/3/2025), erwin mengungkapkan bahwa kontrak kerja honorer non-database tidak akan diperpanjang, dan mereka akan dialihkan ke sistem outsourcing.
"honorer non-database tidak diperpanjang kontraknya dan digaji langsung melalui sistem outsourcing," ujarnya.
lebih lanjut, erwin menjelaskan bahwa tenaga honorer akan dipindahkan untuk mengisi pekerjaan yang membutuhkan jasa tertentu, seperti kebersihan, keamanan, pengemudi, hingga pramu bakti.
pekerjaan tersebut akan disediakan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja.
baca juga:banjir terendam lima hari, warga talang jambi menanti solusi dari pemerintah
baca juga:kito pacak! sriwijaya fc rekrut 12 pemain baru dan incar bintang senior untuk liga 2, ini nama-namanya!
"penyediaan jasa pekerjanya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tertentu," tambah erwin.
pemerintah kabupaten banyuasin juga menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (opd) untuk memfasilitasi honorer non-database agar bisa bekerja melalui sistem outsourcing. 
langkah ini bertujuan agar tenaga honorer yang sebelumnya khawatir kehilangan pekerjaan, dapat tetap melanjutkan pekerjaan mereka meski melalui skema yang berbeda.
"jangan khawatir, kami akan memastikan mereka tetap bisa bekerja," kata erwin, menenangkan para honorer yang terdampak kebijakan ini.
baca juga:polres lahat tingkatkan pengamanan jelang libur panjang dan arus mudik balik
baca juga:kode infogtk bagi guru yang sudah bisa menerima tpg tahap 1
sebagai contoh, dinas lingkungan hidup kabupaten banyuasin, yang memiliki sekitar 59 honorer non-database, akan difasilitasi untuk dialihkan ke tenaga outsourcing sesuai kebutuhan.
kebijakan tersebut merujuk pada dasar hukum yang jelas, yaitu peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ppp-pk), serta keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 38 tahun 2017.
"dasar hukum ini memberikan landasan kuat bagi perubahan ini," tambahnya.
baca juga:ini kode validasi yang menandakan tpg anda siap cair
baca juga:jasad fadlan ditemukan mengapung 60 kilometer jauh dari lokasi tenggelam
kebijakan ini juga diperkuat dengan edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) nomor: b/5993/m.sm.01.00/2024 yang terbit pada 12 desember 2024, serta surat bupati banyuasin nomor: 1/2025 pada 22 januari 2025 mengenai penganggaran gaji untuk pegawai non-asn.
dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer non-database di kabupaten banyuasin.