Karang Taruna Lubuklinggau Protes Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Program Makan Siang Gratis

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 13 Feb 2025 - 16:15

Ketua Karang Taruna Lubuklinggau, Elvan Junaidi, protes kebijakan makan siang gratis. Meskipun bermanfaat untuk pelajar, dampak negatif seperti PHK masal dan pemangkasan anggaran pembangunan perlu diwaspadai. Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID – Kebijakan program makan siang gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Ketua Karang Taruna Kota Lubuklinggau, Elvan Junaidi.

Program yang ditujukan untuk pelajar ini, meskipun dianggap menyentuh langsung masyarakat, ternyata menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif yang lebih luas.

Elvan Junaidi menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan tersebut, yang menurutnya, dapat menimbulkan berbagai efek jangka panjang yang merugikan.

"Saya sangat mendukung jika program makan siang gratis ini hanya sebatas sampel atau uji coba.

Namun, jangan dilanjutkan lebih jauh, karena akan berdampak buruk pada banyak sektor.

Pemangkasan anggaran untuk mendanai program ini akan berujung pada pemecatan besar-besaran, baik terhadap tenaga honorer maupun pengurangan anggaran untuk berbagai sektor lainnya," ujarnya pada Kamis (15/2).

Menurut Elvan, kebijakan ini telah memicu polemik yang cukup besar di tengah masyarakat.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah pemangkasan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau sektor vital lainnya.

Hal ini berdampak pada pengurangan anggaran di sektor media, seperti PHK yang terjadi di TVRI dan Antara, hingga pengurangan tenaga honorer di daerah-daerah.

"Kalau program makan siang gratis ini terus berlanjut, kita akan melihat efek domino yang merugikan.

karang taruna lubuklinggau protes kebijakan pemerintah pusat terkait program makan siang gratis                            lubuklinggau, sumateraekspres.id – kebijakan program makan siang gratis yang digagas oleh presiden republik indonesia, prabowo subianto, menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk ketua karang taruna kota lubuklinggau, elvan junaidi. 
program yang ditujukan untuk pelajar ini, meskipun dianggap menyentuh langsung masyarakat, ternyata menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif yang lebih luas.
elvan junaidi menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan tersebut, yang menurutnya, dapat menimbulkan berbagai efek jangka panjang yang merugikan.
"saya sangat mendukung jika program makan siang gratis ini hanya sebatas sampel atau uji coba.
baca juga:kasus kdrt suami telantarkan istri hingga meninggal dunia, kejari palembang masih tunggu pelimpahan berkas
baca juga:perbandingan antara nokia g42 dan samsung galaxy a52: pilih yang tepat sesuai kebutuhan anda
namun, jangan dilanjutkan lebih jauh, karena akan berdampak buruk pada banyak sektor.
pemangkasan anggaran untuk mendanai program ini akan berujung pada pemecatan besar-besaran, baik terhadap tenaga honorer maupun pengurangan anggaran untuk berbagai sektor lainnya," ujarnya pada kamis (15/2).
menurut elvan, kebijakan ini telah memicu polemik yang cukup besar di tengah masyarakat.
salah satu dampak yang paling terasa adalah pemangkasan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau sektor vital lainnya. 
baca juga:kunjungan kerja anggota dprd sumsel soroti pemenuhan sarpras karhutla
baca juga:nokia g42: smartphone 5g terjangkau dengan spesifikasi menarik
hal ini berdampak pada pengurangan anggaran di sektor media, seperti phk yang terjadi di tvri dan antara, hingga pengurangan tenaga honorer di daerah-daerah.
"kalau program makan siang gratis ini terus berlanjut, kita akan melihat efek domino yang merugikan. 
anak-anak memang bisa makan siang gratis, tetapi orang tua mereka yang terkena phk akan kehilangan pekerjaan dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarga," tambahnya.
baca juga:terekam, petugas spbu marga mulya isi bbm di dalam pintu mobil, kehebohan yang memicu sorotan masyarakat
baca juga:hasilkan saldo dana gratis dari bermain game
dalam pandangannya, situasi ini berpotensi memperburuk kondisi sosial di masyarakat, bahkan bisa memicu peningkatan angka kriminalitas.
elvan menjelaskan, di kota-kota besar, mereka yang terkena phk masih memiliki peluang untuk berjualan atau beralih menjadi konten kreator media sosial.
namun, di daerah kecil seperti lubuklinggau, kehilangan pekerjaan bisa berujung pada tindakan kriminal seperti begal, perampokan, atau pencurian, karena lapangan pekerjaan di daerah terbatas.
baca juga:13 hotel terpilih, kjri jeddah siap layani 203.320 jemaah haji indonesia!
baca juga: tragedi menghebohkan! bunuh diri di oki karena judi slot, korban tewas tergantung di batang kayu!
elvan junaidi berharap pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan urgen, ketimbang melanjutkan program yang dianggapnya justru menambah polemik. 
"kami lebih berharap pemerintah lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas," ujarnya.
sebelumnya, presiden prabowo subianto telah memberikan penjelasan terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan untuk efisiensi program pembangunan.
pemangkasan ini diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti sekolah dan rumah sakit, yang lebih bermanfaat untuk jangka panjang. 
baca juga:super hemat! begini cara dapatkan kode promo dana dengan potongan harga hingga 90%
baca juga:syamsuddin jadi korban penipuan, mobil ditarik pembeli tanpa bayaran
presiden juga menegaskan bahwa pemangkasan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak esensial, seperti perjalanan dinas luar negeri dan seminar-seminar yang tidak memberikan dampak langsung pada pembangunan.
salah satu tenaga honorer di wilayah silampari, im, yang terdampak langsung oleh pemangkasan anggaran, mengungkapkan kesulitannya setelah kehilangan pekerjaan. 
"sekarang sulit untuk mencari pekerjaan karena lapangan kerja di daerah sangat terbatas.
banyak yang menganggur dan kesempatan kerja semakin menipis. harapan kami, kami bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga," tuturnya.
baca juga:pemangkasan anggaran hambat progres jalan tol palembang-bengkulu
baca juga:antisipasi kejahatan menjelang ramadan, bupati enos instruksikan camat, lurah, dan kades aktifkan pos kamling
kebijakan ini terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dengan banyak pihak yang merasa bahwa dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang ada.
pemerintah pun diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.