DPRD Kuliti LKPJ Pemkab Empat Lawang, Beri Sejumlah Catatan Penting
PARIPURNA : Penyerahan LKPJ 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Empat Lawang, kemarin. FOTO:HENDRO/SUMEKS--
EMPATLAWANG SUMATERAEKSPRES.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. Hal itu berlangsung dalam rapat paripurna, kemarin.
Agenda rapat paripurna ini menjadi panggung bagi para wakil rakyat untuk memberikan catatan penting hingga rekomendasi strategis bagi eksekutif.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Empat Lawang, Darli SH, rapat dihadiri Wakil Bupati Arifa'i.
Kehadiran pimpinan kedua lembaga ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jalannya roda pemerintahan selama satu tahun terakhir.
BACA JUGA:Anggaran Mobil Dinas Dialihkan untuk Beli Mobil Dinas Baru Bupati? Ini Kata bupati Empat Lawang
BACA JUGA:Matangkan Teknik Arung Jeram di Sungai Musi Empat Lawang
Darli menegaskan, rapat paripurna ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ia menyebut forum ini sebagai momentum vital untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif.
"Sinergi dan evaluasi adalah kunci. Kami di DPRD memastikan setiap program pemerintah bukan hanya berjalan di atas kertas, tapi harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuh Darli.
Satu per satu fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umumnya. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi efektivitas anggaran, memastikan penyerapan dana tepat sasaran.
BACA JUGA:Kabar Gembira! Program PTSL 2026 di Kabupaten Empat Lawang Sasar Lima Kecamatan
BACA JUGA:Lebaran Telah Berlalu, Tapi Harga Ayam Masih Tinggi di Kabupaten Empat Lawang
Kualitas pelayanan publik, mendorong perbaikan responsivitas birokrasi. Termasuk transparansi pemerintah daerah dalam menekankan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan.
Wakil Bupati Empat Lawang, Arifa'i, menyambut terbuka saran dan catatan dari para anggota dewan.
Menurutnya, masukan dari DPRD merupakan vitamin bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
