Kantor Pertanahan OKI Genjot Program PTSL, Targetkan 2.000 Bidang dan Pengukuran 6.000 Hektare

Reporter: Nisa |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 08 Apr 2026 - 15:56

Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus mempercepat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun ini.-Foto: IST-

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyimpangan, setiap kegiatan sosialisasi turut melibatkan aparat eksternal seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini bertujuan memastikan transparansi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program tersebut sepenuhnya dibiayai negara.

Meski demikian, perangkat desa diperbolehkan menarik biaya operasional maksimal Rp200 ribu sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan SK Bupati. Biaya tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan administratif di tingkat desa, bukan untuk petugas BPN.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan. Di antaranya, masyarakat yang belum memasang tanda batas tanah meski telah disosialisasikan, keberatan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta kurang lengkapnya dokumen administrasi terkait asal-usul kepemilikan tanah.

Selain itu, terdapat pula kasus di mana hasil pengukuran menunjukkan sebagian lahan berada di kawasan sempadan sungai. Untuk kondisi ini, pihak Kantor Pertanahan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII sebelum melanjutkan proses.

Program PTSL sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat legalisasi aset masyarakat guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

kantor pertanahan oki genjot program ptsl, targetkan 2.000 bidang dan pengukuran 6.000 hektare                            kayuagung, sumateraekspres.id — kantor pertanahan kabupaten ogan komering ilir (oki) terus mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada tahun ini.
berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dari kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), instansi tersebut memperoleh target sebanyak 2.000 bidang tanah dengan luasan pengukuran mencapai 6.000 hektare.
pelaksana tugas (plt) seksi penetapan hak dan pendaftaran kantor pertanahan oki, debi candra, mewakili kepala bpn oki ahmad syahabuddin, menjelaskan bahwa program ptsl tahun ini menyasar 25 desa dan kelurahan yang tersebar di empat kecamatan. wilayah tersebut meliputi kecamatan kayuagung, mesuji raya, tulung selapan, serta teluk gelam.
“untuk kecamatan kayuagung sendiri mencakup 20 desa dan kelurahan. saat ini kami masih fokus pada tahap sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,” ujarnya, rabu (8/4).
baca juga:dari truk hingga bus canggih, giicomvec 2026 jadi surga kendaraan komersial
baca juga:polisi bongkar kasus keji di lahat kurang dari 12 jam, ibu dibunuh anak sendiri dibakar lalu dimutilasi
debi mengungkapkan, kegiatan penyuluhan telah dilakukan di sejumlah desa, seperti desa embacang dan mataram jaya.
dalam waktu dekat, petugas akan mulai mengumpulkan berkas persyaratan dari masyarakat. sementara itu, proses pengukuran lahan masih menunggu keterlibatan pihak ketiga yang akan membantu pelaksanaan teknis di lapangan.
khusus wilayah kayuagung, lanjutnya, tidak lagi menjadi prioritas untuk pengukuran baru. fokus kegiatan di wilayah ini lebih diarahkan pada penerbitan sertifikat tanah bagi bidang yang sebelumnya telah mengikuti program ptsl dan telah memiliki peta bidang.
terkait pembiayaan, debi menegaskan bahwa program ptsl tidak memungut biaya dari masyarakat untuk layanan yang diberikan oleh bpn.
baca juga:detik-detik mencekam pria bergamis serang lansia hingga tewas di masjid, ternyata pelaku positif narkoba
baca juga:muba perkuat sdm migas bersertifikasi nasional untuk tekan pengangguran
namun, warga tetap perlu menyiapkan sejumlah biaya pendukung seperti materai, pemasangan patok batas tanah, serta administrasi surat-menyurat.
“semua biaya utama ditanggung pemerintah. jika ada pungutan di luar ketentuan, masyarakat diimbau untuk melaporkannya,” tegasnya.
sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyimpangan, setiap kegiatan sosialisasi turut melibatkan aparat eksternal seperti kepolisian dan kejaksaan. hal ini bertujuan memastikan transparansi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program tersebut sepenuhnya dibiayai negara.
meski demikian, perangkat desa diperbolehkan menarik biaya operasional maksimal rp200 ribu sesuai ketentuan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri dan sk bupati. biaya tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan administratif di tingkat desa, bukan untuk petugas bpn.
dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan. di antaranya, masyarakat yang belum memasang tanda batas tanah meski telah disosialisasikan, keberatan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), serta kurang lengkapnya dokumen administrasi terkait asal-usul kepemilikan tanah.
selain itu, terdapat pula kasus di mana hasil pengukuran menunjukkan sebagian lahan berada di kawasan sempadan sungai. untuk kondisi ini, pihak kantor pertanahan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan balai besar wilayah sungai (bbws) sumatera viii sebelum melanjutkan proses.
program ptsl sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat legalisasi aset masyarakat guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.