PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID–Tujuh peleton personel Polri, satu regu Subdenpom, satu regu Koramil, satu peleton Satpol PP, serta satu peleton Dinas Perhubungan mengikuti Apel Siaga Kamtibmas tahun 2026 di halaman Mapolres Prabumulih, Senin (23/2).

Apel siaga dipimpin langsung oleh Kapolres Prabumulih, Bobby Kusumawardhana, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam amanatnya, Kapolres Prabumulih menegaskan bahwa Apel Siaga Kamtibmas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan memiliki makna strategis dalam memperkuat sinergitas antarinstansi. Menurutnya, momentum Bulan Suci Ramadan membutuhkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

“Apel ini merupakan wujud nyata kesiapan dan sinergitas seluruh elemen dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya selama Bulan Suci Ramadan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, kepekaan, serta respons cepat terhadap setiap potensi gangguan,” tegas Kapolres, kemarin.

Ia menjelaskan, selama Ramadan biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat, baik pada saat sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan salat tarawih. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak diantisipasi secara maksimal. Oleh karena itu, patroli rutin, pengamanan titik keramaian, serta pengawasan terhadap potensi gangguan sosial akan semakin diintensifkan.

BACA JUGA:Ramadan di Sumsel Tercoreng Tawuran dan Balapan Liar, Puluhan Remaja Diamankan

BACA JUGA:Jalin Saling Sinergi dan Silaturahmi, Forkopimda Gelar Pengajian Ramadan

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berpotensi memecah belah persatuan. “Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama menjaga kondusivitas wilayah,” tambahnya.

Selain itu, pendekatan humanis juga menjadi prioritas dalam penanganan potensi konflik sosial. Setiap permasalahan di tengah masyarakat diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi yang baik, sehingga tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.