Dugaan Mahar Rp30 Juta Plt Kepsek di OKI Diklarifikasi, Peros Tegaskan Hanya Bualan dan Siap Disanksi

Reporter: Nisa |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 20 Jan 2026 - 18:46

Inspektorat Kabupaten OKI memanggil Plt Kepala SDN 2 Serigeni Baru bersama bendahara dan guru untuk mengklarifikasi rekaman percakapan soal dugaan mahar Rp30 juta. Plt Kepsek Peros menegaskan isu tersebut hanya ucapan spontan tanpa dasar. Foto:Ist--

KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID — Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menindaklanjuti isu dugaan adanya “mahar” sebesar Rp30 juta dalam penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Serigeni Baru.

Pada Selasa siang (20/1), Plt Kepala Sekolah bersama bendahara dan sejumlah guru dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait rekaman percakapan yang beredar di lingkungan sekolah.

Plt Kepala SDN 2 Serigeni Baru, Peros, mengakui bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suaranya.

Ia menjelaskan, percakapan itu bermula dari pertanyaan seorang guru mengenai proses menjadi kepala sekolah.

Dalam obrolan tersebut, ia menyebut adanya mahar Rp30 juta. Namun, Peros menegaskan pernyataan itu tidak benar dan hanya berupa ucapan spontan tanpa dasar.

“Saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk menjadi Plt Kepala Sekolah. Demi Allah, saya bersumpah,” ujarnya di hadapan pemeriksa Inspektorat.

Peros mengaku pernyataan itu dilontarkan karena suasana obrolan santai dan adanya kekhawatiran akan persaingan internal di sekolah.

Ia menilai jabatan Plt bersifat sementara, hanya sekitar tiga bulan, sehingga menurutnya tidak masuk akal jika harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar.

“Kalau benar saya membayar Rp30 juta, bagaimana mungkin saya mengembalikannya? Jabatan ini pun sementara dan bisa diganti kapan saja,” tegasnya.

Terkait penyebutan nama Dinas Pendidikan (Disdik) OKI dan Sekretaris Dinas (Sekdin) dalam percakapan tersebut, Peros mengaku tidak mengenal secara pribadi Sekdin OKI.

dugaan mahar rp30 juta plt kepsek di oki diklarifikasi, peros tegaskan hanya bualan dan siap disanksi                            kayuagung, sumateraekspres.id — inspektorat kabupaten ogan komering ilir (oki) menindaklanjuti isu dugaan adanya “mahar” sebesar rp30 juta dalam penunjukan pelaksana tugas (plt) kepala sekolah dasar negeri (sdn) 2 serigeni baru.
pada selasa siang (20/1), plt kepala sekolah bersama bendahara dan sejumlah guru dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait rekaman percakapan yang beredar di lingkungan sekolah.
plt kepala sdn 2 serigeni baru, peros, mengakui bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suaranya.
ia menjelaskan, percakapan itu bermula dari pertanyaan seorang guru mengenai proses menjadi kepala sekolah.
baca juga:hino dominasi truk medium, pangsa pasar 56%
baca juga:pajak opsen berlaku, harga motor bisa naik rp500 ribu
dalam obrolan tersebut, ia menyebut adanya mahar rp30 juta. namun, peros menegaskan pernyataan itu tidak benar dan hanya berupa ucapan spontan tanpa dasar.
“saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk menjadi plt kepala sekolah. demi allah, saya bersumpah,” ujarnya di hadapan pemeriksa inspektorat.
peros mengaku pernyataan itu dilontarkan karena suasana obrolan santai dan adanya kekhawatiran akan persaingan internal di sekolah.
ia menilai jabatan plt bersifat sementara, hanya sekitar tiga bulan, sehingga menurutnya tidak masuk akal jika harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar.
“kalau benar saya membayar rp30 juta, bagaimana mungkin saya mengembalikannya? jabatan ini pun sementara dan bisa diganti kapan saja,” tegasnya.
baca juga:perkuat iman dan akhlak personel, polres prabumulih peringati isra mi’raj 1447 h
baca juga:perkuat k3, pertamina plaju prioritaskan kesehatan pekerja
terkait penyebutan nama dinas pendidikan (disdik) oki dan sekretaris dinas (sekdin) dalam percakapan tersebut, peros mengaku tidak mengenal secara pribadi sekdin oki.
ia juga menyatakan tidak mengetahui siapa pihak yang merekam percakapan itu hingga akhirnya tersebar.
meski demikian, peros menyatakan siap menerima konsekuensi apa pun dari proses pemeriksaan.
“saya datang untuk klarifikasi. jika ada sanksi dari bupati oki, dinas pendidikan, atau inspektorat, saya siap,” katanya.
sementara itu, bendahara sdn 2 serigeni baru, windi, menjelaskan bahwa percakapan tersebut terjadi secara informal.
baca juga:ptba pasang plang, tambang ilegal ditertibkan
baca juga:wali kota arlan tegaskan dukungan total pemkot prabumulih untuk kebangkitan pramuka
menurutnya, pembahasan bermula dari candaan terkait dana bantuan operasional sekolah (bos).
“pak kepsek nyeletuk soal dana bos rp10 juta saja susah mengembalikannya, apalagi rp30 juta. saya lalu bertanya, uang apa itu? beliau menjawab, katanya untuk jadi plt,” ungkap windi.
ia mengaku terkejut karena kepala sekolah sebelumnya tidak pernah mengeluarkan uang untuk jabatan serupa.
windi sempat menanyakan siapa pihak yang meminta dana tersebut, apakah pejabat tertentu di dinas pendidikan. namun, percakapan itu tidak berlanjut serius dan berhenti begitu saja.
saat kejadian, beberapa guru juga berada di ruangan sebelum jam istirahat.
baca juga:lady rara undang warga prabumulih ke pernikahannya
baca juga:hujan masih tinggi, sumsel siaga banjir & longsor
inspektur pembantu investigasi inspektorat oki, andyka patra, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengkaji rekaman percakapan tersebut.
hingga kini, inspektorat belum memperoleh keterangan resmi mengenai pihak yang merekam percakapan itu.
sebagai bentuk akuntabilitas publik, inspektorat kabupaten oki telah melakukan klarifikasi dan permintaan keterangan kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam isu tersebut, mulai dari plt kepala sekolah, bendahara, sejumlah guru, hingga pejabat teknis di dinas pendidikan.
“berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya pungutan, transaksi, atau pemberian dana kepada pejabat dinas pendidikan maupun pihak lain sebagaimana yang diisukan,” jelas andyka.
baca juga:umsk lahat 2026: sektor tambang paling tinggi
baca juga:honda x-adv resmi mengguncang indonesia! big bike petualang 745cc desain gagah, dan kenyamanan premium
ia menegaskan, pernyataan mengenai “mahar rp30 juta” dinilai sebagai ungkapan personal yang berkaitan dengan dinamika dan persaingan internal, bukan merupakan permintaan pungutan ataupun bagian dari mekanisme penugasan jabatan plt kepala sekolah.