MUARA ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID-Pemkab Muara Enim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, kemarin (9/12).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Muara Enim yang diwakili Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi SAP MSi, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Dr Merri Fanada SPd SKM MKes, Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang diwakili oleh Ridho Agustian SE, forkopimda, OPD terkait, dan 40 peserta ASN PPPK Muara Enim.

Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi mengatakan bahwa jumlah ASN Pemkab Muara Enim saat ini sebanyak 14.104 yang terdiri dari PNS 6.071 orang dan PPPK 8.033 orang. “Sebagaimana kita ketahui, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Harson, kemarin.

Orientasi ini bukan sekadar kegiatan formalitas, tetapi sebuah keputusan mendesak untuk membentuk ASN PPPK yang memahami nilai-nilai dasar ASN, mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajibannya, serta mampu menjalankan tugas pelayanan dengan proporsional.

BACA JUGA:Daftar Bank yang Menawarkan Gadai SK untuk PNS dan PPPK

BACA JUGA:Tabel Pinjaman Bank BRI Tanpa Jaminan Pakai SK PNS PPPK Desember 2025

Namun kondisi yang terjadi saat ini, lanjut Harson, masih banyak ASN PPPK yang belum memahami tupoksi di perangkat daerah masing-masing, sebagian masih bingung dengan alur kerja, prosedur administrasi, maupun mekanisme pelaporan.

Hal-hal seperti ini tentu harus segera dituntaskan. Bahkan realita yang terjadi di lapangan terdapat sejumlah laporan dan catatan mengenai sikap dan perilaku kerja sebagai ASN PPPK yang belum mencerminkan nilai dasar ASN BerAKHLAK seperti kurang disiplin, kurang inisiatif, kurang menghormati atasan dan etika organisasi, kurang bertanggung jawab terhadap tugas, bahkan ada yang menunjukkan ketidaksiapan untuk bekerja dalam tim.

“Saya mengingatkan bahwa dengan diangkatnya saudara sebagai ASN tentu terdapat tanggung jawab moral dan integritas yang berbeda dengan saat berstatus Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT),” tegas Harson.

Lebih lanjut Harson mengatakan bahwa menjadi ASN bukan semata-mata memperoleh pekerjaan, tetapi berkomitmen menjadi pelayan masyarakat. Oleh karena itu, melalui orientasi ini saya menegaskan bahwa pembentukan karakter dan etika kerja akan menjadi ukuran utama.

Untuk itu, para peserta orientasi tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu mengubah pola pikir dan pola kerja menjadi lebih profesional, disiplin, dan berintegritas.

BACA JUGA:Saldo Rekening Terisi Setiap Bulan, Ini Besaran Dana Tunjangan Sertifikasi PNS, PPPK, dan Honorer di 2026

BACA JUGA:Belasan ASN–PPPK Ajukan Cerai, PA Prabumulih Soroti Lonjakan Kasus di 2025

Harson berharap dengan orientasi ini para ASN PPPK benar-benar memahami kedudukan sebagai aparatur sipil negara, melayani masyarakat bukan dilayani, dan meningkatkan kompetensi dasar tentang peraturan kepegawaian, pelayanan publik, dan etika pemerintahan.