Pendataan Jembatan Akses Sekolah Dimulai, Presiden dan Kementerian PUPR Siapkan Bantuan Pembangunan
Pendataan Jembatan Akses Sekolah Dimulai, Presiden dan Kementerian PUPR Siapkan Bantuan Pembangunan-Foto: IST-
LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID – Upaya pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang lebih layak kembali ditegaskan melalui arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam rapat virtual yang digelar Jumat (28/11) pukul 08.00 WIB, Mendagri meminta seluruh Gubernur dan Bupati segera mengirimkan data jembatan yang menjadi jalur utama menuju sekolah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Lahat, Ety Listina SP, menjelaskan bahwa instruksi itu merupakan bentuk tindak lanjut program nasional yang dicanangkan langsung Presiden. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR bersama TNI, akan turun tangan membantu pembangunan maupun perbaikan jembatan di daerah-daerah yang membutuhkan.
“Ini adalah tindak lanjut dari arahan Mendagri dan sesuai instruksi Bapak Presiden. Pemerintah daerah diminta segera menyampaikan data jembatan yang menjadi akses menuju sekolah. Data ini sangat krusial untuk mempercepat pembangunan yang akan ditangani Kementerian PUPR dan TNI,” ujar Ety.
Dari sisi perencanaan, Kepala Bappeda Lahat Feriyansyah Eka Putra menambahkan bahwa pendataan ini tidak sekadar administratif. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas warga, khususnya pelajar.
BACA JUGA:TV Rusak Dilempar ke Motor, Malah Mengenai Ayam Tetangga: Ferdy Lalu Rasakan Nasib Nahas Ini
BACA JUGA:Sidak ke Pasar, Pedagang Keluhkan Lonjakan Harga Ayam Potong dan Menurunnya Pembeli
“Pendataan harus segera dilakukan. Paling lambat 4 Desember, seluruh data sudah diserahkan ke kementerian,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa data yang dikirim harus lengkap, akurat, dan telah diverifikasi. Ketepatan data akan menentukan arah perencanaan teknis pembangunan jembatan yang masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.
Sementara itu, Kadis PU Lahat Mirza ST menyampaikan bahwa proses pendataan akan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pendidikan, PUPR, dan instansi terkait lainnya. Ia memastikan bahwa jembatan yang diusulkan benar-benar merupakan jalur vital bagi siswa.
“Data awal mengarah pada wilayah Tanjung Sakti, namun tim tetap akan turun melakukan pengecekan langsung,” jelas Mirza.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap kualitas akses menuju sekolah dapat meningkat, terutama di wilayah yang masih memiliki jembatan darurat, rusak, atau berisiko bagi keselamatan pengguna. Program ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan siswa yang selama ini harus berjibaku melewati jalur sulit demi mendapatkan pendidikan yang layak.
